riau24 Terkait Dugaan Pelanggaran Etika yang Dilakukan Oknum Ketua DPRD Kota Dumai | Berita Riau
Jumat, 15 Desember 2017

Tokoh Masyarakat Dumai Keluarkan Rekomendasi Bersama,

Terkait Dugaan Pelanggaran Etika yang Dilakukan Oknum Ketua DPRD Kota Dumai

0
Tokoh LAMR Dumai saat menggelar rapat
Berita Riau -  Terkait Dugaan Pelanggaran Etika yang Dilakukan Oknum Ketua DPRD Kota Dumai

Dumai, Riau24.com - Terkait dengan dugaan pelanggaran Etika yang dilakukan oleh Oknum Ketua DPRD Kota Dumai, perwakilan Tokoh Masyarakat Dumai akhirnya sepakat mengeluarkan Rekomendasi Bersama pada Kamis (21/1/2016).

Rekomendasi Bersama tentang Sikap dan Prilaku Oknum Ketua DPRD Kota Dumai yang dikeluarkan ini bersadarkan hasil rapat yang digelar di Gedung LAMR Dumai, Jalan Putri Tujuh pada Kamis (21/1/2016).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Kerapatan Adat LAMR Dumai, H Azhar Yazid dan dihadiri, Anggota MKA LAMR Dumai, Anggaria Lopis, DPH LAMR Dumai, Zainal Effendi, M Yusuf dan Timo Kipda, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan LKKMD, H Zulkifli Ahad, Ketua FKUB Dumai, H Ismail Abbas, Ketua I MUI Dumai, Dikie Alberto dan Wakil Ketua I KNPI Dumai, Agus Tera.

Rekomendasi Bersama yang dikeluarkan yakni, Sehubungan dengan kejadian saat pelaksanaan operasi Cipta Kondisi yang dilaksanakan aparat Kepolisian Kota Dumai pada hari Senin, 28 Desember 2015 bertempat di Salon Ria 2 Jalan Merdeka, Kecamatan Dumai Kota , maka : Pada Hari Kamis, 21 Januari 2016, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tokoh Masyarakat Adat Kota Dumai bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang berada di Tanah Melayu Riau, khususnya di Kota Dumai secara bersama-sama menyatakan sikap bahwa :

1. Menyesalkan prilaku oknum Ketua DPRD Kota Dumai yang membuka usaha karaoke dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin.
2. Prilaku tersebut jelas melanggar norma adat, norma budaya dan norma agama serta bertentangan dengan Petuah Adat tentang pemimpin.
3. Meminta kepada DPRD Kota Dumai melalui Badan Kehormatan untuk memberi sanksi tegas dugaan pelanggaran yang terjadi secara jujur, adil dan transparan dengan memperhatikan norma-norma hokum yang ada hingga tuntas.
4. Aparat hokum diminta melakukan tindakan penegakan hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Pemerintah Kota Dumai melalui Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal diminta untuk menertibkan izin atas usaha salon dan tempat hiburan dan meberikan sanksi atas pelanggaran hingga pencabutan izin.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua KA LAMR Dumai H Azhar Yazid mengemukakan bahwa LAMR Dumai telah menggelar pertemuan pada tanggal 12 dan 13 Januari 2016 menyikapi masalah tersebut.

Pertemuan tersebut untuk mencari kebenaran informasi yang beredar tentang dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum Ketua DPRD Dumai. Dalam kaitan ini, ia menjamin tidak ada unsur atau muatan politik. Itikadnya adalah meluruskan yang bengkok dan menempatkan alur dengan patutnya.

LAMR Dumai telah melakukan koordinasi dan meminta kronologis kejadian kepada Polres Kota Dumai. Dijelaskan bahwa saat melakukan razia cipta kondisi polisi menyita minuman beralkohol jenis bir yang dsediakan dan dijual tanpa ijin. Juga ditemukan adanya karaoke tanpa ijin. Pelanggaran ini masuk kategori tindak pidana ringan atau tipiring.

Dalam kaitan pertemuan yang dilaksanakan di Gedung LAMR Dumai kemarin, Kamis (21/1/2016) LAMR bertindak selaku inisiator dan fasilitiator mempertemukan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dalam menyikapi dugaan pelanggaran etika yang dipertanyakan masyarakat. Dalam kaitan ini, sejumlah elemen masyarakat telah menyampaikan aspirasi kepada LAMR Kota Dumai agar LAMR Dumai dan tokoh masyarakat mengambil sikap tegas.

Saat rapat berlangsung didapat informasi dari BPTPM Dumai diperoleh informasi bahwa Salon Ria yang terletak di jalan Merdeka, atas nama Lia Tia Maria Banjarnahor yang merupakan istri dari oknum Ketua DPRD DUmai. Sementara usaha karaoke dan penjualan minuman beralkohol di salon tersebut tidak memiliki izin.

Ketua I MUI Kota Dumai, Dikie Alberto menyatakan bahwa MUI Dumai tetap menolak penjualan miras, usaha hiburan termasuk salon dan karaoke yang berbau maksiat di Kota Dumai.

Dalam kaitan ini, agar bersama-sama mengeluarkan penegasan agar BPTPM Dumai untuk menertibkan usaha-usaha hiburan yang melanggar aturan. BPTPM Dumai selaku pihak yang mengeluarkan izin harus ikut bertanggungjawab dengan mencabut usaha-usaha hiburan yang melanggaran atau menyimpang dari izin yang diberikan.

KNPI Kota Dumai yang diwakili Wakil Ketua I, Agus Tera menegaskan bahwa KNPI Dumai meminta agar yang benar dikatakan benar. Jika memang ada ditemukan kesalahan dan kekeliruan harus diberikan sanksi tegas.

Ketua LKKMD H. Zulkifli Ahad mengemukakan bahwa DPRD Kota Dumai memiliki Kode Etik bagi anggotanya. Mulai dari tata cara berpakaian maupun bersikap. Dalam kode etik tersebut, jangankan menjual atau menyediakan miras, meminum saja dilarang.
Ketua FKUB H. Ismail Abbas mengemukakan bahwa persoalan dugaan pelanggaran etika yanf dilakukan oleh oknum ketua DPRD diserahkan kepada lembaga yang berwenang. Yakni kepada Badan Kehormatan DPRD Dumai.

Dalam kaitan ini, Badan Kehormatan diminta melalukan proses secara adil dan jujur dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku , norma agama dan norma adat istiadat masyarakat tempatan.

R24/red/dik 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru