riau24 Said : KPK Diharapkan Turun ke Inhu | Berita Riau
Jumat, 15 Desember 2017

Said : KPK Diharapkan Turun ke Inhu

0
Mantan Bupati Inhu, Yopi Arianto
Berita Riau -  Said : KPK Diharapkan Turun ke Inhu

Inhu, Riau24.com - Pemimpin daerah silih berganti, namun masalah kebocoran anggaran belum juga dapat berhenti. Bahkan, sekaraang ini berbagai dugaan tindak pidana korupsi sampai kurangnya rasa tanggungjawab oleh oknum pejabat semakin hari semakin menggurita. Sebut Saja kasus raibnya 4 unit mesin PLTD Teluk Erong, Kasus dana Bansos sampai kepada semakin berantakannya kota Rengat. Institusi yang lebih tinggi di Jakarta diharfkan turun ke Inhu untuk mengusut dan menindak tegas hal-hal tersebut. Demikian diungkapkan oleh Said Sulaiman, Salah seorang tokoh pemuda Inhu.

Kata Said misalnya dalam kasus pencairan Dana Bantuan Sosial  (bansos) APBD Inhu tahun 2011 Diduga Tidak Melaui  Proses SP2D Rp2.124.550.000,00. Dana Bantuan Sosial APBD Inhu 2011 dianggarkan Rp19.284.044.027,50. Dana Bansos APBD Inhu 2011 dicairkan Rp8.614.483.800,00. Dana Bansos APBD Inhu 2011 dicairkan melalui proses SP2D sebesar Rp6.489.933.800,00

Semester I Tahun 2012 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).Permasalahan lain terkait ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: Bansos Tidak Sesuai Peruntukan Sebesar Rp1.878.705.000,00 ;

Pada Semester I Tahun 2013 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2012 Ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain : Pengelolaan Belanja Hibah, BantuanSosial, dan Bantuan Keuangan belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Pemkab  Inhu melalui Bagian Kesra pencairan dana Bansos pada umumnya diduga kuat tidak berdasarkan hukum yang berlaku yakni Permendagri Nomor 32 /2011 dan Lampiran IV Perbup Nomor 12/2013 tanggal 30 Januari 2013.

Proses pencairan dana Bansos banyak diambil secara gelondongan dan tidak melalui rekening bank yang masih aktif atas penerima bantuan sosial yang jumlahnya diatas Rp.2.500.000. (Duajuta Lima RatusRibu rupiah). Hanya sebahagian kecil saja dicairkan melalui rekening bank yang masih aktif atas penerima bantuan social. Dari dana yang dianggarkan Rp16.815.000.000,00 hanya dicairkan Rp6.774.000.000,00.

Daftar nama-nama penerima Bansos 2013 banyak tidak sesuai dengan daftar nama-nama yang tertera di dalam Lampiran IV Perbup Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 30 Januari 2013. Ke depan, kami menghimbau kepada Bupati Inhu Kabag Kesra Setda Inhu haruslah dijabat oleh pejabat yang taat menjalankan peraturan perundang-undangan prosedur pencairan dana Bansos.

R24/red/hmn 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru