riau24 Kota Rengat Semakin Berantakan, PETI Merajalela | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

Kota Rengat Semakin Berantakan, PETI Merajalela

0
Berita Riau -  Kota Rengat Semakin Berantakan, PETI Merajalela

Inhu, Riau24.com - Kota Rengat sebagai ibukota Kabupaten Inhu kini dinilai semakin berantakan. Di mana peran Desperindagpasar Inhu maupun penertiban oleh Satpol PP ?  Jika Undang-undang bisa memberi wewenang kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk memberi tanda merah, kuning dan hijau bagi calon-calon yang akan menjabat Eselon II, III dan IV maka Inhu bisa lebih cepat maju dan tidak ketinggalan dari saudaranya di Riau. Kabupaten/kota yang lahir di era reformasi saja banyak yang begitu maju. Setidaknya inilah curhat S. Salim Assegaf, salah seorang pegiat LSM di daerah ini.

Salim bertanya, ke depan, kapan kota Rengat meraih juara ADIPURA ? Kalau kita lihat terminal bayangan disepanjang jalan misalnya di jalan Sultan, jalan Agus Salim dan jalan Hasanuddin dan merajalelanya pedagang kaki lima di sepanjang terotoar belum lagi pasar rakyat kota Rengat banyak yang berjualan disepanjang tangga pasar dan di atas tanah serta sanitasi pembuangan air banyak yang tidak mengalir membuat pemandangan semakin berantakan kota Rengat sebagai ibukota Kabupaten Indragiri Hulu. “Padahal Disperindagpaasar sudah dua kali membuat tempat pedagang buah di lokasi pasar rakyat kota Rengat. Namun pedagang kaki lima buah-buahan kembali berjualan di sepanjang trotoar. Terus kegiatan tambang emas tanpa izin (PETI) di sepanjang sungai Indragiri dalam kabupaten Inhu. Di manakah Disperindagpasar maupun Satpol PP,”katanya.

Ia mengeluhkan, kalau hal ini terus dibiarkan, kapan kota Rengat akan mendapat Adipura ? Sementara kegiatan yang tercakup dalam pelaksanaan Program ADIPURA adalah 1)Pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan yang diselenggarakan minimal 3 kali setahun meliputi aspek fisik dan manajemen pengelolaan perkotaan 2)Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan perkotaan. otonomi daerah ada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan di Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Kemudian Pasar berdiri sendiri dengan nama Kantor Pengelolaan Pasar. Kebersihan dan Pertamanan berbentuk UPT di bawah Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Namun di era sekarang ini justru Kantor Pengelolaan Pasar justru digabungkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan berbentuk Bidang Pengelolaan Pasar. Kurangnya tertata rapi pasar rakyat kota Rengat apakah mungkin oleh karena Pasar tidak lagi berdiri sendiri dan ia hanya berbentuk Bidang dibawah Disperindagpasar ? Terbukti pasar rakyat kota Rengat semakin semberaut bak tak terurus. Di mana para pejabat yang mengurus ketertiban dan kenyamanan pasar rakyat kebanggaan warga kota Rengat ini ?

Salim menyarankan, meja-meja dan los pasar kota Rengat harus didata ulang, pasalnya diduga ada kejanggalan penghuninya. Lihat saja, berapa banyak meja dan los pasar yang kosong ? Siapa pemiliknya ? Mengapa banyak pedagang yang berjualan di atas tanah di pasar rakyat kota Rengat tersebut ? Mengapa banyak penjual buah-buahan banyak berjualan di sepanjang trotoar jalan Hasanuddin dan jalan Agus Salim didekat lapangan hijau kota Rengat ? “Semberautnya pasar rakyat kota Rengat, di mana pejabat terkait dan kenapa leluasanya mereka berjualan di atas tanah pasar rakyat dan disepanjang trotoar jalan selama ini, Padahal Disperindagpasar sudah membuat tempat bagi mereka yang berjualan di trotoar, nyatanya setelah tempat itu siap, eh malah mereka masih kembali berjualan di trotoar jalan kota Rengat. Di mana Satpol PP dan Disperindagpasar ?” tanya Salim kesal.

Kata Salim, pasar seluruh daerah ini harus dibenahi dengan baik, justru itu diperlukan pemimpin terkait yang profesional dan amanah baik yang memimpin langsung Dinas maupun yang memimpin ketertiban umum. Seharusnya Pemerintah Inhu harus mampu meningkatkan semua pendapatan, bisa berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang masuk ke kas daerah sesuai ketentuan berlaku. Sudah saatnya diperlukan Dinas independen yang mengelolah dan mengatur dana yang didapat untuk menjalankan otonomi daerah maka perlu dibentuk Struktur Organisasi Tatalaksana tentang adanya Dinas Pasar.

Dinas Pasar kelak merupakan salah satu unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang dibentuk sebagai urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan dan keuangan daerah. Disamping itu Dinas Pasar harus bisa memberikan peranan aktif dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diperlukan kualitas sumberdaya manusia yang profesional mengelolahnya. Disamping itu perlu kesadaran diri dari masyarakat untuk ikut mendukung kelancaran tugas dari Dinas Pasar.

Diantara kewenangan dari Dinas Pasar yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemeliharaan bangunan fisik pasar beserta sarana dan prasarana, dan penarikan/pemungutan retribusi pasar pasti masuk ke kas daerah.

Khusus pasar rakyat kota Rengat, sejak awal penempatannya sudah terjadi kejanggalan. Sejumlah pedagang mengeluh karena mereka ada yang sudah lama berjualan namun tudak dapat tempat/meja untuk berjualan dan terpaksa berjualan di atas tanah. Sebaliknya diduga tidak pernah jualan namun mereka diduga dapat meja/tempat ungkap salah seorang pedagang keberatan disebutkan namanya.

Disamping itu ujar Salim, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru