riau24 Hindari Konflik Pembebasan Lahan Kereta Cepat, Menteri ATR/BPN Tempuh Pola Baru | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Hindari Konflik Pembebasan Lahan Kereta Cepat, Menteri ATR/BPN Tempuh Pola Baru

0
Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri saat meninjau pembukaan lahan untuk proyek kereta cepat koridor Jakarta-Bandung di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016)
Berita Riau -  Hindari Konflik Pembebasan Lahan Kereta Cepat, Menteri ATR/BPN Tempuh Pola Baru

Jakarta, Riau24.com - Pembangunan infrastruktur kereta cepat sudah dimulai sejak Kamis (21/1/2016). Peresmian melalui peletakan batu pertama atau  groundbreaking  dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dirancang sepanjang 142,3 kilometer ini, tentu membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Hal ini diprediksi akan menimbulkan polemik baru, karena menyangkut lahan milik masyarakat. 

Karena itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan, menawarkan pola baru untuk pembebasan lahan kereta cepat. 

"Pembebasannya tentu menggunakan pembelian tanah dan pola baru itu yaitu masyarakat tidak sekadar dipindahkan ke tempat yang jauh," ujar Ferry di Jakarta, Jumat (22/1/2016). 

Sebaliknya
, imbuh Ferry, pemerintah akan memberikan tempat hidup yang layak meski dekat dengan proyek. Dengan demikian, masyarakat bisa mengambil manfaat dari keberadaan kereta cepat ini.

Pola ini, tutur Ferry, sudah mulai diterapkan sejak proyek kereta bandara. Di proyek tersebut, warga yang terkena dampak pembangunan, bisa menjadi pegawai atau berwirausaha sendiri.

Mengatasi harga lahan naik

Masalah tidak berhenti sampai di sana. Seperti diketahui bahwa dalam pembangunan, lahan-lahan yang diincar seringkali dijual oleh spekulan dengan harga tinggi.

Akibatnya, tidak hanya biaya pembebasan lahan membengkak, waktu yang dibutuhkan untuk mediasi juga semakin lama.

Menyiasati hal ini, Ferry menjelaskan, pihaknya akan membekukan status tanah tersebut. Pembekuan ini dilakukan sejak pertama kali pemerintah menetapkan proyek infrastruktur di suatu kawasan atau daerah.

Pembekuan lahan ini dimaksudkan agar tidak ada pengalihan hak pada saat proses pembangunan proyek berlangsung.

"Misalnya, tadinya punya si B, kemudian dalam waktu tiga bulan sudah pindah ke si A. Kita tetap freeze dan ganti ruginya tetap ke B," tandas Ferry.

R24/rno 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru