riau24 Dugaan Korupsi di Inhu Masih ada Oknum yang Belum Tersentuh Hukum | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Dugaan Korupsi di Inhu Masih ada Oknum yang Belum Tersentuh Hukum

1
Berita Riau -  Dugaan Korupsi di Inhu Masih ada Oknum yang Belum Tersentuh Hukum

Inhu, Riau24.com - Masih segar diingatan pada pembukaan Rakornas-PAN 2005 di Istana Negara, 15 November 2005, Presiden SBY memberikan arahan, (1) laksanakan reformasi birokrasi; (2) tegakkan dan terapkan prinsip-prinsip good governance; (3) tingkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan publik yang prima; dan (4) berantas korupsi sekarang juga mulai dari diri sendiri dan hindari perbuatan tindak pidana korupsi.

B. Salim, Koordinator/Kepala Devisi Pembangunan LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) Indragiri Hulu mengungkapkan bahwa kalau kita bisa bercermin pada negara China, hukuman tembak mati yang dijatuhkan kepada para koruptor, telah berhasil membuat  orang jera untuk menjadi koruptor. Tidak pandang bulu, di Cina Koruptor beserta keluarga ditembak mati.

Karena keluarganya ikut menikmati hasil korupsi, maka mereka juga harus ikut menanggung akibatnya. Lain lagi di negeri ini, selagi negeri ini hanya memberi ruang kepada orang kaya, dan orang miskin selalu ditelantarkan dalam segala hal. Warga miskin dibawa ke meja Pengadilan, sementara oknum yang korup bebas, dan begitu juga pelaku jual beli hutan dan dugaan korupsi keuangan Daera.

Pasal 27 (1) UUD 1945 menyatakan : Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

B. Salim mengatakan bahwa hasil pemeriksaan APBD Indragiri Hulu tahun 2007, BPK RI diantaranya menemukan perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Indragiri Hulu Riau tahun 2007 Rp 2,7 milyar sampai saat ini belum juga diusut oleh penegak hukum, namun yang diusut baru berbentuk Kasbon.

Namun Kasbon  sebesar Rp 10 Milyar atas nama berinisial As. Uraiannya :Rp 2,000,000,000.00. Tanggal  28/02/2007 1,000,000,000.00 (ke dua kas bon ini uraian Proyek). Dan empat kali pinjaman sementara yakni : Tanggal 24/05/2007 Rp 2,000,000,000.00. Tanggal 12/04/2007 1,500,000,000.00. Tanggal 18/04/2007 Rp 2,000,000,000.00. Dan tanggal 30/03/2007 Rp 1,500,000,000.00. Selain itu, kasus kas bon kelompok mantan Bupati Inhu, Drs. HR. Thamsir Rachman baru dikembalikan ke kas daerah data per Agustus 2014 yakni baru Rp500 juta dari total dana kas bon Rp45,9 M. Yang dipenjara baru Thamsir sendirian, sementara 18 orang lainnya belum juga diadili dan dipenjara.

Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Di akhirat barulah manusia sama rata di hadapan hukum Tuhan. Jika di dunia ini, sering kita menyaksikan “Rakyat Miskin Dibawa Ke Pengadilan, Yang Korup Bebas Berkeliaran,” kesalnya.

Disisi lain katanya, dari ekspos audit BPK RI dipaparkan ; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Inhu Tahun 2011. Opini ini naik dibandingkan dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Tahun 2010 lalu.

Hal-hal yang mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan tersebut adalah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan sebesar Rp6.186.926.548,30. Dari nilai tersebut diantaranya sebesar Rp120.115.860,00 merupakan kekurangan kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atas sisa Uang Persediaan Tahun 2011 yang belum disetorkan ke kas daerah; (2) Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan sebesar Rp44.580.307.516,66.

Diantaranya sebesar Rp24.024.734.361,21 merupakan penyertaan modal ke PD Indragiri yang dihitung dengan metode ekuitas. Dari nilai penyertaan kepada PD Indragiri tersebut, diantaranya sebesar Rp11.972.557.365,00 tidak didukung dengan dokumen yang memadai; (3) Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan sebesar Rp1.498.253.385.208,27.

Dari nilai aset tetap tersebut, diantaranya sebesar Rp143.306.683.041,18 dan 64.345.195.863,95 merupakan Aset Tetap hasil pengadaan Tahun 2011 dan 2010. Saldo Aset Tetap sebelum Tahun 2010, belum menyajikan keseluruhan Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu serta tidak didukung dengan dokumen yang memadai sehingga Aset Tetap sebelum Tahun 2010 tidak dapat ditelusuri keberadaan, kelengkapan, hak dan kewajiban serta penilaian dan alokasinya

BPK RI juga menemukan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern, antara lain

(1)  Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011 Belum Tertib;

(2) Pengelolaan Piutang Daerah BelumSesuai Ketentuan yang Berlaku;

(3) Nilai Persediaan Sebesar Rp3.128.674.514,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya;

(4) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada PD Indragiri Tidak Sesuai Ketentuan;

(5) Aset Tetap Pada Neraca Per 31 Desember 2011 Belum Seluruhnya Menyajikan Nilai Aset yang Sebenarnya dan Belum Menerapkan Prinsip Kapitalisasi Aset;

(6) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pada Beberapa Bendahara Penerimaan SKPD Belum Sesuai Dengan Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah;

(7) Beberapa Ketentuan Pajak Hotel dan Restoran Belum Dilaksanakan Sesuai Dengan Peraturan Daerah.

Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

(1) Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Tahun Anggaran 2011 Terlambat Disetor ke Kas Daerah Sebesar Rp5.792.142.697,00 dan Belum Disetorkan Sebesar Rp427.022.860,00;

(2) Sistem Pembagian Hasil Dana Bergulir Tidak Menguntungkan dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Berpotensi Menanggung Kredit Macet dari Dana Bergulir yang Tidak Tertagih Sebesar Rp7.359.452.795,00;

(3) Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Tidak Mempunyai Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Sebesar Rp314.489.985,00;

(4) Biaya Pemeliharaan Untuk Kendaraan Pinjam Pakai Dibebankan Pada Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Sebesar Rp238.032.000,00 Dan Satu Unit Kendaraan Pinjam Pakai Belum Dikembalikan;

(5) Realisasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Belum Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp850.000.000,00 Dan Rp2.777.670.000,00 dan Bantuan Sosial Tidak Sesuai Peruntukan Sebesar Rp1.878.705.000,00;

(6) Jaminan Pelaksanaan Dua Kontrak Pengadaan Konstruksi Sarana dan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, Dan Pariwisata Tidak Dicairkan dan Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp227.294.950,00;

(7) Terdapat Kelebihan Pembayaran Pada Beberapa Item Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Rengat Sebesar Rp195.402.617,02;

(8) Terdapat Beberapa Item Pekerjaan Yang Tidak Layak Dibayarkan Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati Indragiri Hulu Sebesar Rp195.983.832,81.

Selanjutnya pada APBD Inhu 2012, BPK RI menemukan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern, diantaranya adalah

(1) BUD Kabupaten Indragiri Hulu belum menerapkan Treasury Single Account;

(2) Terdapat kesalahan penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang di 25 SKPD;

(3) Pemberian bantuan tunai dalam Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan dan mempengaruhi kewajaran Akun Belanja;
(4) Pengelolaan Investasi Non Permanen Dana Bergulir belum optimal;

(5) Pengelolaan Aset Tetap tidak optimal dan nilai Aset Tetap masih dalam proses verifikasi;

(6) Penyertaan Modal di tiga BUMD tidak sesuai ketentuan dan Aset PDAM Tirta Indra tidak dapat ditelusur;

(7) Penyertaan modal kepada PD Indragiri dan tiga aset yang belum diketahui tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain

(1) Terjadi Ketekoran Kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah;

(2) Lelang penjualan kendaraan dinas pada Bagian Pengelolaan Aset tidak sesuai ketentuan dan hasil lelang penjualan tidak diyakini kewajaran nilainya;

(3) Belanja Jasa Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Belanja Jasa Pelayanan Kedinasan Pimpinan tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan Keuangan Daerah;

(4) Bantuan Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Ikatan Dinas pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah tidak disalurkan kepada PNS yang berhak;

(5) Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

BPK RI berharap agar hasil pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2012 tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada BPK RI. Selain itu Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

R24/red/hmn

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

GUNTUR ABDEE NEGARA
Minggu, 24 Januari 2016 22:25 wib
Kenapa gak bikin laporan / pengaduan ke. KAPEKA (KPK). tunggu,. Hasil kebun ubi sy panen. Nnt kite jual. Duet'e kite gunekan untuk ongkos ke KPK.
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru