riau24 Husaimi Hamidi: Rumah Dinas itu Harus Ditempati Pejabat Ditunjuk, yang Ilegal Tertibkan Tahun Ini | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Husaimi Hamidi: Rumah Dinas itu Harus Ditempati Pejabat Ditunjuk, yang Ilegal Tertibkan Tahun Ini

0
Berita Riau -  Husaimi Hamidi: Rumah Dinas itu Harus Ditempati Pejabat Ditunjuk, yang Ilegal Tertibkan Tahun Ini
 
Pekanbaru, Riau24.com - Seiring, telah terkuaknya sejumlah Rumah Dinas milik Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau ini yang ditempati bukannya pejabat ditunjuk. Hal itu diminta segera ditertibkan, karena ini jelas pelanggaran dari Pergub. 
 
"Kita meminta ini kepada instansi terkait yakni BPKAD agar segera menertibkan orang-orang tempati Rumah Dinas yang bukan lagi jadi hak mereka. Dikarena, itu sangat jelas melanggar aturan yang telah ada di Pergub. Artinya ini menjadi tugas BPKAD menertibkan," kata Husaimi Hamidi.
 
Anggota Komisi C DPRD Riau ini, menambahkan, jika memang ada Rumah Dinas itu ditempati bukan pejabat ditunjuk sebenartnya atau dikuasai pihak lain. Ini kelalainnya dari BPKAD Riau dalam mendata aset daerah. Karena itu sambung Husaimi, harus ada ketegasannya untuk menertibkan. 
 
Wakil Ketua Fraksi PPP ini sebut, sebenarnya permasalahan dalam pendataan aset daerah ini, bukan cerita baru. Hanya saja dalam hal pendataan aset daerah itu kurang serius dilakukan BPKAD. Maka ini terus berkelanjutan, hingga disaat sekarang. Artinya, suatu kelalaian pendataannya aset. 
 
Seperti diberitakan media ini. Ada seratusan Rumah Dinas milik dari Pemprov Riau ditempati bukanya pejabat aktif sesuai jabatan sudah ditetapkan. Kondisi ini juga sesuai dari investigasi diakukan terhadap keberadaan aset Rumah Dinas itu di Kota Pekanbaru dikuasai orang diduga tidak berhak.
 
Terkait ini dikonfirmasikan kepada Kepala BPKAD Riau Indrawati Nst melalui Kasbag Administrasi Aset Tengku Rigabrimayuda, mengakui
kebenaran bahwa masih ada aset Rumah Dinas milik Pemprob Riau itu dikuasai secara ilegal. Dimana sesuai akan pendataan dilakukan ada sekitar seratusan.
 
"Dari hasil pendataan inventarisir dilakukan terhadap 308 unit. Baru terdata 233 unit Rumah Dinas. Itu dari 233 unit telah didata. Terdata itu hanya 123 unit yang kita temui ada sesuai Surat Izin Penghunian (SIP), diterbitkan Pemprov Riau," ujarnya. Lebih lanjut, dikatakanya, sisanya akan ditertibkan.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru