riau24 Benarkah Disperindag Pasar dan Satpol PP Tidak Berdaya ? | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Benarkah Disperindag Pasar dan Satpol PP Tidak Berdaya ?

0
Berita Riau -  Benarkah Disperindag Pasar dan Satpol PP Tidak Berdaya ?

Inhu, Riau24.com – Trotoar kota rengat dibiarkan dikuasai PKL, pasar rakyatnya dibiarkan berantakan, inilah cirri khas kota Rengat saat ini. Benarkah Disperindagpasar maupun Satpol PP tidak berdaya ? Rengat sebagai ibukota kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Pemkab Inhu dan Pemerintah Pusat sudah membentuk sejak lama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai sebuah institusi penertiban dan menegakkan Perda. Namun apa yang terjadi di bumi Melayu Inhu ini ? Satpol PP Inhu selalu saja bertambah dalam diam dan bahkan banyak pula yang ditugaskan menjaga di institusi SKPD di Pemkab Inhu sampai ke sekolah-sekolah. Seringkali oknum yang ditugaskan di SKPD menghalang warga untuk menemui pejabat di Pemkab Inhu. Kepemimpinan Tukiyat sebagai Kakan Satpol PP Inhu sudah saatnya dievaluasi agar fungsi tugas dan tanggung jawab Satpol PP Inhu benar-benar berjalan sesuai harapan Pemerintah dan rakyat. Demikian diungkapkan Yoveldi, tim investigasi LSM LPPNRI. 

Kota Rengat berantakan karna diantara penyebabnya Trotoar kota rengat dibiarkan dikuasai PKL, pasar rakyatnya berantakan. Pedagang kaki lima yang berjualan di jalan dan trotoar memang meresahkan para pejalan kaki dan pengguna jalan yang merasa hak mereka dijajah oleh ulah para pedagang liar (pedagang tanpa ijin berjualan di suatu lokasi). Sementara pasar rakyat kota Rengat dibiarkan para pedagang berjualan sampai ke tangga-tangga pasar dan ada yang berjualan di atas tanah. “Meja-meja banyak dibiarkan kosong. Pengemis dibiarkan duduk ditengah jalan membuat jalan jadi terhalang. Ini menambah ketidak nyamanan para konsumen rakyat yang berbelanja setiap hari. Di mana keberadaan Satpol PP dan Disperindagpasar di Inhu,” Tanya Yoveldi.

Yoveldi menyarankan kepada Bupati Inhu dan DPRD Inhu, jika Satpol PP dan Disperindagpasar di darah ini tidak bisa menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya menertibkan pasar rakyat kota Rengat dan trotoar kota Rengat yang berntakan tsebut, maka sudah saatnya dua institusi ini sebaiknya dibubarkan saja. “Kan mereka digaji Pemerintah, kalau menerima gaji tapi tidak mau menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya ya untuk apa dipertahankan, terutama masalah semberautnya pasar rakyat kota Rengat dan berantakannya kota Rengat karna ulah Pedagang di trotoar,” tegas Yoveldi.

Peraturan mengenai penggunaan jalan dan trotoar telah diatur dalam undang-undang. Dalam UU tersebut diatur bahwa penyalahgunaan fungsi trotoar dan jalan merupakan pelanggaran hukum.

Fungsi trotoar diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang melarang penggunaan badan jalan dan trotoar sebagai tempat parkir dan usaha dalam bentuk apa pun.

Juga diatur dalam Undang-undang Nomor 38/2004 dan PP Nomor 34/2006 tentang Jalan. Terdapat ketentuan pidana yang sangat tegas, 18 bulan penjara dan atau denda Rp. 1,5 M bagi setiap orang yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan trotoar. Maka tindakan PKL berjualan di jalan dan trotoar merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru