riau24 Inhu Butuh Pejabat Yang Profesional | Berita Riau
Selasa, 19 Desember 2017

Inhu Butuh Pejabat Yang Profesional

0
Yopi Arianto (mantan Bupati Inhu)
Berita Riau -  Inhu Butuh Pejabat Yang Profesional

Inhu, Riau24.com – Era Bupati dan Wakil Bupati (Yopi-Harman) ada jabatan eselon tidak sesuai dengan bigron pendidkan dengan jabatan yang diberikan kepada pejabat tersebut. Ke depan siapapun Bupati dan Wakil Bupati maupun Sekda Inhu, maka sudah saatnyaInhu butuh pejabat yang sesuai dengan bigron pendiikan untuk menjabat yang diamanahkan. Berbagai persoalan selama ini sering timbul, diantaranya pasar rakyat kota Rengat berantakan, meja jualan ayam hamper kosong karna penjalanya pindah ke meja jualan ikan basah. Belum lagi para pedagang banyak berjualan di tangga pasar dan di atas tanah, pengemis dibiarkan duuk di tengah jalan dalam pasar menganggu kenyamanan konsumen, ini tentu saja menambah semberautnya pasar ini.

Di sisi lain,Kepala-kepala sekolah perlu dievaluasi, karna selama ini banyak orang tua murit resah gelish. Diantarnya, murid dipaksa membeli pakaian seragam di sekolah -sekolah yang jelas melanggar hukum. Padahal hanya pakaian seragam olah raga saja yang dibolehkan Undang-undang.  Terkadang ada sekolah membuat malu murid dan orang tua, murid ditagih di depan rekan sekolahnya membuat malu para orang tua dan murit  tersebut.

Belum lagi rakyat daerah ini ada yang menjerit karena dugaan pungli di sejumlah sekolah di Inhu. Sangat ironis sekali, sementara pejabat menikmati sering gonta-ganti mobil dinas. Kebijakan ini apakah para pejabat dibarengi dengan peningkatan mutu pendidikan dan beasiswa miskin untuk murid di daerah ini dan apakah ada peningkatan kualitas kinerja di SKPD bersangkutan ? Realita menunjukkan banyak kepentingan dan kemaslahatan rakyat yang terabaikan ataukah sengaja diabaikan ?

Apakah kita melihat realita di Inhu bak kata syair lagu raja dangdut Rhoma Irama ? Yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Selama korupsi semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan kemakmuran yang merata. Yang lebih membahayakan lagi yakni maraknya tempat pelacuran, pertambangan emas tanpa Izin (PETI) sepanjang sungai Indragiri yang bisa mengancam kesehatan rakyat konsumsi air PDAM pemakaian penjernih air berlebihan, akibat leluasanya PETI di sungai Indragiri di wilayah hukum Pemkab Inhu. Apa lagi maraknya dugaan penyalahgunaan izin ruko dalam kota Rengat banyak dijadikan sarang burung walet. Limbah walet apakah tidak berbahaya andai mengalir ke sungai dan air sungai dikonsumsi rakyat ? Rakyat menanti sikap tegas Bupati dan Wakil Bupati maupun Sekda Inh , untuk memerintahkan SKPD terkait. Apakah tanpa perintah Bupati, pejabat terkait bisa bertindak tegas sesuai Tupoksi mereka  Mereka punya wewenang tugas dan tanggungjawab bukan hanya kepada pimpinan namun  juga kepada Tuhan. Hal ini diungkapkan oleh S. Salim Assegaff, salah satu pegiat LSM.

Salim mengatakan, kalau sudah begini, bagaimanakah biaya pendidikan yang mahal, sampai kapan rakyat yang terabaikan merenungkan nasibnya, janji manis dan keadilan hanya mimpi.

Seringkali kata Salim, salah satu indikasinya adalah sering negara tidak hadir saat warganya mengalami masalah. Selain itu bermunculan ketidakadilan sistem yang membuat masyarakat tidak lagi memiliki harapan akan diposisikan secara adil. Level formulasi, ada fenomena liar yang berkembang di mana institusi hukum tidak berpihak penegakan keadailan, namun bekerja untuk kepentingan ekonomi kelompok tertentu.

Kita berfikir, imbuh Salim, aktifitas dari pertambangan PETI di Sungai Indragiri wilayah hokum Pemkab Inhu misalnya, telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya, karena terjadi pencemaran lingkungan, yaitu disebabkan oleh limbah tambang tersebut, mengakibatkan tercemarnya aliran sungai. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, bahwa  Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya .

Maka pada kasus tersebut pemerintah dapat menerapkan sanksi administrasi yang ada yaitu Bestuurdwang ( paksaan pemerintah ) dan Dwangsom ( Uang paksa ). Penerapan paksaan pemerintah merupakan bentuk sanksi administrasi berupa karakter yuridis, ialah dilakukan dalm bentuk tindakan nyata untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi. Dalam penerapan paksaan pemerintah tidak melalui proses peradilan, karena penerapan sanksi ini merupakan wewenang eksekutif sebagai organ pemerintah, tepatnya dilaksanakan oleh Kepala daerah yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Lanjut Salim, seperti yang disebutkan pada Pasal 148 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah, bahwa Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah. Gubernur atau Kepala daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintah untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran berupa aktifitas pertambangan emas tanpa izin.

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru