riau24 Ini Pandangan Fraksi PPP soal Revisi UU KPK | Berita Riau
Selasa, 22 Mei 2018

Ini Pandangan Fraksi PPP soal Revisi UU KPK

2
Pemimpin KPK baru berfoto usai peresmian gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (29/12). Peresmian gedung KPK tersebut juga bertepatan dengan HUT KPK ke-12. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Berita Riau -  Ini Pandangan Fraksi PPP soal Revisi UU KPK
Jakarta, Riau24.com - Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) telah disepakati melalui paripurna DPR pada Senin 14 Desember 2015 lalu. Namun, kini muncul pro dan kontra di antara para anggota dewan.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Arsul Sani, mengatakan terkait penyadapan jangan sampai mengurangi kewenangan KPK. 

"Kalau saya condong penyadapan itu jangan sampai mengurangi kewenangan KPK," kata Arsul di Gedung DPR Senayan Jakarta, beberapa waktu lalu.

Karena, kata Arsul, penyadapan diatur dalam undang-undang sendiri, yang merupakan perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK). Juga ada judisial tersendiri revisi tentang undang-undang komunikasi.

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, PPP mengusulkan adanya Dewan Pengawas KPK. "PPP condong mengusulkan dewan pengawas diisi orang-orang kenegarawanan dengan pengalaman praktik hukum, dan tahu tekhnis telekomunkasi."

Menurut Asrul, dewan pengawas tak perlu diatur secara rinci, cukup hanya beberapa anggota. Dewan pengawas itu bukan anggota DPR, dan Presiden yang menentukan melalui proses seleksi transparan yang bisa beranggotakan 5 atau 7 orang.
SP3 dan Penyidik KPK

Terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) KPK, Arsul mengatakan, 10 fraksi di DPR setuju. 

"10 Fraksi di DPR setuju soal SP3. Semangat yang melandasi. Kalau ada orang yang sudah meninggal bagaimana? Kan enggak bisa di-close kasusnya," kata Arsul.

"Lalu kalau orang tidak meninggal tapi cacat permanen gimana? Kita punya pengalaman, misalnya seperti Pak Harto. Tapi kemarin saat rapat dengan KPL ada alternatif lain sepertinya," tambah dia.

Terkait penyidik KPK, Arsul mempertanyakan, apakah KPK berhak merekrut, mendidik, dan mengangkat orang sebagai penyidik. 

Kalau pun KPK memang berhak mengangkat dan memberhentikan penyidiknya, lanjut dia, hal itu harus sesuai KUHAP. Karena penyidik berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan sipil. 

"Karena itu, terkait penyidik, UU KPK harus direvisi jika ingin seperti itu," kata Asrul.

‎4 Poin revisi UU KPK yang disetujui pemerintah adalah kewenangan KPK dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), kewenangan KPK dalam mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, dibentuknya Dewan Pengawas KPK, serta pengaturan penyadapan oleh KPK.

R24/rno
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Juliana Lim
Kamis, 26 April 2018 09:26 wib
Bolavita Menyediakan Banyak Games Menarik Membuat Anda Jackpot Terus
Misery
Kamis, 01 Februari 2018 23:35 wib
Ayo tunggu apalagi join sekarang dan dapatkan promo special imlek dari kami sebesar Rp125.000 promo ini berkalu dari tanggal 16 februari sampai 28 februari ya....dengan syarat WD yang sangat gampang hanya melakukan TO 1x saja. Kami tunggu kedatangan Anda ya Bos & daftarkan diri Anda sekarang juga.. Banyak promo dan Hadiah Menarik Khusus Untuk Anda dan jangan lupa kunjungi sabung ayam kami di www(titik)ayamgoreng(titik)net Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di : BBM : 7B3130BF whatsapp : +628132699
Nama :
Komentar :
     
Loading...

Berita News24xx

loading...

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru