riau24 Koperasi Kebun Plasma PT. JJP Terlibat Kompromi Jual Beli Lahan | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Koperasi Kebun Plasma PT. JJP Terlibat Kompromi Jual Beli Lahan

0
Zulpakar menunjukkan bukti transaksi jual beli Kebun Plasma
Berita Riau -  Koperasi Kebun Plasma PT. JJP Terlibat Kompromi Jual Beli Lahan

Rohil, Riau24.com - Kebun Plasma PT Jatim Jaya Perkasa Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir,Provinsi  Riau disinyalir telah bertransaksi jualbeli sehingga membuat pemerintah daerah Rohil merasa tak senang bahkan kejadian jual beli plasma tersebut  sudah berlangsung sejak  2013 dengan melibatkan pihak koperasi setempat

Hasil pertemuan Kita dengan Pak Bupati,Beliau benar-benar marah, bahkan ia meminta adanya solusi  terkait persoalan ini," kata Tokoh Masyarakat Kubu Zulpakar Djuned, Senin 1/2/2016 di Bagansiapiapi.

Selaku masyarakat Kubu ia mengaku merasa terpanggil untuk membuka persoalan ini selebar-lebar kepublik, sehingga tidak ada lagi masyarakat merasa tertipu dan dibodoh-bodohi oleh oknum tertentu

Sebelumnya saya telah menegaskan bahwa Kebun Plasma untuk masyarakat, jangan pula diperjualbelikan,bahkan Kita juga sudah menemui para penjual dan mengaku terpaksa," katanya.

Padahal, lanjut Zulpakar bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2011 masa eks Bupati H. Annas Maamun sudah membaut penegasan dalam beberapa poin bahwa menekankan dalam poin ke 6 tidak boleh memperjualbelikan Kebun Plasma kepada siapapun juga.

Bahkan saya sendiri juga telah menanyakan langsung kepada masyarakat yang terpaksa menjual kebunnya karena hak yang diterima setiap panen Tandan Buah Segar (TBS) sangat jauh dengan harapan.

Bukan hanya itu, kebun yang dikelola oleh Koperasi Seribu Kubah ini dinilai tidak transparan.

Kondisi inilah yang membuat masyarakat mau tidak mau harus menjualnya kepada pihak luar dengan harga berkisar antara Rp10-15 juta.

Sementara total lahan Kebun Plasma didua kecamatan tersebut seluas 2.150 hektare dan setiap Kepala Keluarga diberikan 2 hektare.

"Yang lebih membuat kita miris masyarakat yang menjual lahan itu harus melalui pihak koperasi dan dikenakan potongan Rp2-3 juta," jelasnya.

Ia juga menjelaskan berbagai persoalan yang dihadapi selama ini sehingga masyarakat menjual lahannya kepada orang lain.

"Masyarakat mengaku tidak mendapatkan kejelasan tentang kepemilikan lahan, hutang petani dan produksi hasil kebun, baik dari pihak PT Jatim maupun koperasi. Padahal, dari hasil produksi itu juga termasuk cicilan dan bunga yang harus dibayarkan untuk hak kepemilikan lahan," terang dia.

Ia juga menilai bahwa pihak seperti desa dan instansi terkait seharusnya melarang hal ini terjadi.

"Kalau nama dialihkan tentu saja ini melanggar keputusan yang telah dibuat oleh Bupati tahun 2011 silam," katanya.

Oleh sebab itu ia meminta adanya solusi agar lahan ini bisa dikembalikan kepada masyarakat.

"Kita kasihan dengan masyarakat lahan mereka terjual karena pengelola tidak transparan dan kini dikuasai oleh orang luar," tuturnya.

Saat ini ia berupaya mengumpulkan surat pernyataan jual beli dan telah terkumpul sebanyak 86 transaksi.

"Masih banyak lagi yang belum dikumpulkan, namun setelah ada wacana pengembalian lahan ini banyak masyarakat yang sadar dan ingin memperjuangkan kembali," sebut dia.

Sementara itu masyarakat yang sudah terlanjur menjual Sahar (46), ia mengaku tidak ada pilihan sama sekali dan ia terpaksa menjual karena setiap bulan dari hasil ini hanya menerima Rp175 ribu, tentu saja dengan lahan seluas 2 hektare tidak sesuai.

"Memang kita ada potongan membayar lahan secara angsuran, tapi tak jelas berapa yang sudah kita bayarkan dan berapa sisanya," kata Sahar menceritakan.

Alasan lainnya masyarakat terpaksa menjual adanya isu bahwa meskipun nantinya lunas, maka tidak akan keluar sertifikat tanah 2 hektare itu.

"Katanya tak akan keluar sertifikat. Jadi apa lagi yang kami tunggu, mending dijual saja," sebut Sahar.

Diakuinya, lahan yang dijual kepada pihak kedua dengan perantara koperasi dan adanya potongan dari harga jual tersebut.
"Kalau harga Rp15 juta kita dipotong dua juta biaya administrasi, karena yang berhubungan pihak koperasi kepada pembeli dan bukan kita," terangnya.

"Sampai saat ini lahan yang sudah dijual diperkirakan sekitar 85 persen dan masih berlangsung."cetusnya

Dalam surat penyerahan jual beli diketahui oleh oknum penjual, pembeli dan pihak koperasi yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Seribu Kubah Kamalul dan anggotanya lengkap dengan materai.

R24/red/yan 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru