riau24 Menteri LHK 'Siti Nurbaya' Sebut Masalah RTRW Riau Bersifat Final, Tanggungjawab Pemprov | Berita Riau
Jumat, 15 Desember 2017

Menteri LHK 'Siti Nurbaya' Sebut Masalah RTRW Riau Bersifat Final, Tanggungjawab Pemprov

0
Berita Riau -  Menteri LHK 'Siti Nurbaya' Sebut Masalah RTRW Riau Bersifat Final, Tanggungjawab Pemprov
 
Jakarta, Riau24.com - Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Siti Nurbaya Bakar kembali menegaskan perihal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau. Masalah RTRW Riau, kata Siti, jangan sampai mengganggu pembangunan di daerah.
 
"RTRW jangan sampai nganggu jalannya pembangunan di daerah. Di Riau, perihal ini tanggungjawab penuh pemprov setempat. Untuk polemik RTRW Riau ini memang harus diselesaikan. Seharusnya Pemprov Riau menjalankan SK 878, karena itu bersifat final," ujar Siti Nurbaya.
 
Begitu juga hal dengan daerah-daerah di Riau, mengacu saja pada SK 878. Ini tegas dan jelas, bahwa tidak akan ada indikasi hal pemutihan lahan melalui RTRW.
Hal ini tegas Siti, saat menerima kunjungan Bupati Siak Drs. H. Syamsuar M.Si. di kantornya, Senin (1/2).
 
Mengenai masalah kepastian hukum di daerah, terutama bagi kepentingan investasi, Siti lantas menyarankan agar daerah-daerah di Riau mengajukan usulan secara parsial. ''Sehingga  bisa dirinci bersama satu persatu apa yang diusulkan,'' katanya, sebagaimana dilansir sitinurbaya.com.
 
Untuk membantu kepastian hukum dapat juga dilakukan korespondensi antar lembaga pemerintahan. Karena kata Siti, bagaimanapun rakyat membutuhkan pembangunan. Hal ini guna meyakinkan investor bahwa ada masalah-masalah seperti di tingkat Provinsi yang seharusnya bukan masalah.
 
"Rakyat jangan dikorbankan. Investasi jangan terganggu. Jika Provinsi masih tak bisa menyelesaikan, maka Pemkab konsisten saja mengacu pada SK 878 dan lakukan korespondensi. Jangan jadikan RTRW sebagai alasan lambannya pembangunan di daerah," tegas Siti.
 
Penegasan yang sama juga disampaikan oleh Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Kemen LHK, Prof Dr San Afri Awang. Ia mengatakan sudah sering menyampaikan penegasan pada pihak Pemprov Riau, bahwa RTRW Riau sudah tidak ada masalah bila semuanya mengacu pada SK 878. Namun sayangnya, pihak Pemprov Riau tak kunjung menjalankan arahan dari Kemen LHK, meski sudah berulang kali disampaikan.
 
"Kita punya semua datanya, sudah kita sampaikan ke Pemprov Riau. Tidak bisa kita dipaksa-paksa, karena kalau dipaksa akan melanggar aturan," kata Awang. Makanya, mengacu saja pada SK 878, bersifat final.
 
R24/rul/snc
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru