riau24 Di Inhu, Oknum PNS Keluar Dari Penjara Kembali Bekerja | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Di Inhu, Oknum PNS Keluar Dari Penjara Kembali Bekerja

0
H. Kasiarudin, SH Penjabat Bupati Inhu
Berita Riau -  Di Inhu, Oknum PNS Keluar Dari Penjara Kembali Bekerja

Inhu, Riau24.com - Beberapa orang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) keluar dari penjara kembali bekerja.Diantaranya, EAA, RMIS, AS, WLS, MA, NAS dan EW.Lebih miris lagi, ada pula oknum yang keluar dari penjara berinisial SI yang menjabat organisasi Nasional di tingkat Kabupaten dan Ketua salah satu Yayasan Pendidikan di Inhu. Apakah ini juga diperbolehkan Peraturan Perundang-undangan ? Demikian diungkapkan oleh S.Salim aktivis salah satu LSM.

Dijelaskan Salim, di dalam Peraturan Perundang-undangan telah diatur, bahwa Dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, ayat  (4) huruf a, dan ayat  (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 1999 dengan tegas dinyatakan bahwa:

1.Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena  dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai  kekuatan hukum yang tetap karena melakukan  tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun;

2.Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya  4 (empat)  tahun atau lebih; dan

3.Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penlara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Selain itu, dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun'1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan  hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Dalam Pasal 8 peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian  Sementara Pegawai Negeri antara lain ditentukan bahwa pemberhentian ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkara yang bersangkutan mendapat kekuatan pasti (lnkrachf).

Dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diatur bahwa Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam  maupun di luar jam kerja sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Tingkat dan jenis hukuman disiplin terdiri dari :

  • hukuman disiplin ringan, yakni :
    • teguran lisan;
    • teguran tertulis;
    • pernyataan tidak puas secara tertulis.
  • hukuman disiplin sedang, yakni :
    • penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    • penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)  tahun;
    • penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
  • hukuman disiplin berat, yakni :
    • penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    • pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
    • pembebasan dari jabatan;
    • pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
    • pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Lanjut Salim, berdasarkan peraturan tersebut bahwa Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan apabila pejabat yang berwenang menghukum dimaksud tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin,  pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya dengan jenis hukuman disiplin sama dengan PNS yang melanggar tersebut.

Selain oknum pejabat yang dipenjara kembali bekerja, masih banyak lagi oknum pejabat yang jarang masuk kantor setlah di non jobkan,” beranikah Inspektorat Kab. Inhu member rekomendasi ke Penjabat Bupati Inhu, H. Kasiarudin, SH  untuk memberi tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Tanya Salim menyindir.

R24/red/hmn.

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru