riau24 Pilkada Serentak, Politik Adodomba, DPR Dituding Keliru | Berita Riau
Senin, 18 Desember 2017

Pilkada Serentak, Politik Adodomba, DPR Dituding Keliru

0
Berita Riau -  Pilkada Serentak, Politik Adodomba, DPR Dituding Keliru

Inhu, Riau24.com - Jika saja pemilihan kepala daerah dipilih oleh dewan, tentu ongkos politik besa lebih kecil bila dibandingkan pemilihan langsung oleh rakyat. Disamping itu, pejabat dan rakyatnya tidak ada yang merasa tersakiti oleh karena politik balas dendam maupun politik adu domba. Karna kalau pemilihan tidak langsung melalui dewan maka oknum kepala daerah tidak akan balas dendam kepada rakyat dan pejabat yang tidak memilihnya. Dan tidak ada politik balasbudi kepada orang yang memilihnya. Rakyat dan oknum pejabat yang jadi korban atas kekeliruan DPR RI yang telah membuat UU pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat. Untuk menghindari politik balasbudi dan politik balas dendam maupun politik adu domba, maka UU Pilkada haruslah direvisi.

Namun, politik devide et impera atau politik adu domba telah terkenal di Indonesia sejak jaman colonial  Belanda. Bangsa penjajah Belanda menguasai negeri ini selama lebih kurang 350 tahun salah satu sebab taktik devide et impera. Ini adalah sebuah strategi yang digunakan oleh pemerintah penjajahan kolonial Belanda untuk kepentingan politik, militer dan ekonomi. Politik adu domba digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia. Itu sejarah pengalaman bangsa kita.

Untuk kemakmuran rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, saat ini kita jangan terjebak politik adu domba tersebut. Selaku Kepala Daerah untuk menjalankan amanah rakyat dan amanah Tuhan seorang Kepala Daerah dituntut berfikiran lebih dewasa dan berwawasan kebangsaan. Jangan mudah diadu domba oleh segelintiran oknum yang pada akhirnya menghambat pembangunan daerah bangsadan agama. Jujur , beriman dan bertaqwa ini adalah diantara rahasia seorang pemimpin jika ingin memajukan daerah kekuasaannya. Semua golongan hendaknya terwakili menduduki jabatan eselon II, III dan IV di Pemerintahannya sesuai dengan bigron latar belakang pendidikan disiplin ilmunya. Jangan dipaksakan sesorang yang tidak sesuai disiplin ilmunya menduduki sesuatu jabatan.  Inilah himbauan yang disampaikan S.Sulaiman salah seorang rakyat Indragiri Hulu(Inhu), Riau.

R24/red/hmn 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru