riau24 TIDAK ADA ALASAN PERUSAHAAN TAK BAYAR | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

TIDAK ADA ALASAN PERUSAHAAN TAK BAYAR

0
Berita Riau -  TIDAK ADA ALASAN PERUSAHAAN TAK BAYAR
Kuansing, Riau24.Com - Meskipun harga karet rendah, begitu juga dengan
harga sawit. Namun perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja
(Naker), di Kabupaten Kuantan Singingi wajib membayar sesuai dengan
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuantan Singingi.

Karena UMK Kuansing ini telah ditetapkan Gubernur, dan sudah sesuai
dengan kelayakan hidup di kuansing. makanya bagi perusahaan yang
beroperasi di Kuansing baik perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun
pertambangan dan wajib membayar upah atau gaji naker sesuai UMK
Kuansing.

Penegasan tersebut disampaikan, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja
(Dinsosnaker) Kabupaten Kuantan Singingi, H. Muharlius, SE, MM ketika
dihubungi diruangkerjanya. Menurutnya, UMK Kuansing untuk tahun
2016telah ditetapkan sebesar Rp. 2.227.500,-, yang berarti para naker
yang bekerja di perusahaan akan menerima gaji sekurang-kurangnya
sebesar itu setiap bulannya, dan umk 2016 naik dibanding tahun 2015
lalu yang hanya Rp. Rp.1.980.000.-

" Soal UMK kan sudah ditetapkan bersama, dan telah disetujui oleh
Gubernur Riau. Tingginya UMK Kuansing dibanding kabupaten kota lainnya
di Riau, disebabkan tingkat kebutuhan hidup di Kuansing juga sangat
tinggi, maka UMK itu harus diterapkan oleh semua perusahaan,"
Paparnya.

Menurutnya, UMK Kuansing sebesar Rp 2.227.500 sangat tepat, besaran
itu melebihi dari sejumlah kabupaten lain di Riau karena semua harga
kebutuhan sehari - hari lebih tinggi. Sedangkan UMK ini berlaku bagi
seluruh perusahaan perkebunan, Minimarket, UKM dan PKS harus
menerapkan upah tersebut sesuai aturan, jika ada pihak tertentu yang
tidak mengindahkannya akan berhadapan dengan hukum.

"Surat pemberitahuan itu sudah disampaikan sejak awal Januari 2016,
tidak ada alasan perusahaan untuk menolak," Tuturnya.

Ketika ditanya, apakah ada pengaduan maupun perusahaan yang menolak
membayar naker sesuai dengan UMK, disaebutkannya hingga saat ini belum
ada laporan dari karyawan atau tenaga kerja yang masuk ke Disosnaker,
dan begitu juga keberatan pihak perusahaan terkait UMK tersebut.

Ditambahkannya, UMK itu sudah sesuai dengan kebutuhan minimum hidup
layak, selain itu pemerintah daerah berharap tidak ada pihak
perusahaan swasta yang memPHK karyawan atas penerapan UMK tersebut,
berlakunya UMK juga diharapkan akan membuat dan mendorong perusahaan
itu menjadi maju.

"Jika dipandang berat, maka sebaiknya semua perusahaan mengurangi
biaya operasional, melakukan penghematan," Tukasnya.

R24/red/zar 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru