riau24 Ke Mana Mengalir Duit SiLPA ? | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Ke Mana Mengalir Duit SiLPA ?

0
Ilustrasi
Berita Riau -  Ke Mana Mengalir Duit SiLPA ?
Inhu, Riau24.com - Sosok Erisman sangat dinantikan banyak pihak untuk berani mengungkap kemana saja mengalirnya duit SiLPA. Saat itu Kabag Keuangan adalah Hasman Dayat yang kini menjabat Kadisperindag pasar. Dan Bupati/Wakil Bupati (Yopi-Harman).

Berdasarkan peraturan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota bertugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Era Bupati Inhu dijabat oleh Yopi – Harman, seperti halnya Erisman, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) selaku Pengguna Anggaran (PA) dianggap paling bertanggungjawab atas dugaan kerugian negara diduga sebesar Rp2,8 Miliar.

Erisman selaku PA dan Hasman Dayat Kabag Keuangan Setda Inhu kala itu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), seharusnya pihak yang paling bertanggungjawab dalam perkara ini. Hasman Dayat yang harus bertanggungjawab selaku penanggungjawab kegiatan di bagian keuangan.
Proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pembayaran (SPP) hingga SP2D untuk mencairkan uang di Bank sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

SiLPA tahun 2012 di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Indragiri Hulu (Inhu) sebesar Rp 21 milyar lebih. Namun lain lagi halnya di Sekretariat Pemkab Inhu, ada kasus dugaan korupsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Inhu tahun 2012 sebesar Rp 2,8 miliar kini sedang hangat diperbincangkan. Ke mana aliran dana dugaan korupsi SiLPA APBD Inhu tahun 2012 lalu ? Inilah diantaranya yang dipertanyakan oleh Lamidi, Amd, Kepala Devisi Keuangan LSM GPAK (Gerakan Pemuda Anti Korupsi).

Lamidi mengetahui prosedur pengeluaran Kas di Pemda seluruh Indonesia. Jadi ia berpendapat tidak mungkin dugaan korupsi tersebut hanya dilakukan dua orang pejabat non eselon saja. Karna sekarang ini pencairan uang diperketat, tidak seperti di era Bupati Thamsir Rachman. Di era Thamsir uang bisa dicairkan dalam bentuk kwitansi di atas kertas HVS.

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru