riau24 Bagian Hukum Sekda Inhil, Tetap Menunggu Hasil Gugatan | Berita Riau
Kamis, 14 Desember 2017

Bagian Hukum Sekda Inhil, Tetap Menunggu Hasil Gugatan

0
Berita Riau -  Bagian Hukum Sekda Inhil, Tetap Menunggu Hasil Gugatan

Inhil, Riau24.com - Terkait rencana gugatan kejalur hukum oleh Pengurus Cabang Barisan Muda Riau Kabupaten Indragiri Hilir, yang menuntut agar Perbup No 4 tahun 2015, tentang tarif layanan Rumah Sakit umum untuk dievaluasi kembali. Dan saat ini Bagian hukum Sekretariat Daerah masih menunggu hasil keputusan Pengadilan.

"Kita (Bagian Hukum, red) siap menangapi terkait gugatan tersebut," ujar Kepala Bagian Hukum, Sekda Inhil, Marta Haryadi saat dijumpai Haluan Riau di ruang kerjanya. Rabu (17/2/2016).

Karena menurutnya, masyarakat yang juga sebagai pengawas kebijakan pemerintah daerah juga memiliki hak mengawasi hal-hal seperti ini dengan berbagai cara, salah satunya gugutan kejalur hukum dan dimusyawarahkan bersama dengan unsur terkait dalam hal ini pihak rumah sakit.

"Sebenarnya itu dapat dibicarakan bersama dengan stekholder, kalau memang ada langkah hukum untuk mendapatkan kepastian silahkan, tapi kami tetap menunggu keputusan dari pengadilan," ucap pria yang juga pernah menjabat Kabag Humas Setda Inhil.

Masih menurutnya, apalagi Perbub yang telah disahkan pada tahun 2015 tersebut telah melewati kajian oleh pihak terkait dan di evaluasi oleh pemerintah provinsi berdasarkan Permendagri yang telah diatur.

"Provinsi bisa saja membatalkan itu apabila terasa jangal pada saat pengajuan," sebutnya.

Sementara itu terkait rencana gugatan PC BMR, Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil Herwanisitas mengatakan selama perbub no 4 tahun 2015 itu masih belum dicabut agar masyarakat tetap tunduk terhadap peraturan yang ada.

Diungkapkanya, mungkin dalam waktu dekat Komisi IV akan memangil pihak terkait berdasarkan surat yang masuk agar Perbub tersebut dikaji kembali.

"Mungkin kami akan melakukan hearing dalam waktu dekat dengan memangil pihak rumah sakit dalam hal ini," pungkasnya.

Diketahui, Pada perbup no 4 tahun 2015 tersebut, tercatat untuk membutuhkan data penelitian bagi program DIII Rp300.000 /orang (per topik penelitian), program SI Rp500.000/orang (per topik penelitian dan untuk program SII dan SIII Rp750.000 /orang (per topik penelitian).

Dan sebenarnya, berdasarkan penjelasan Direktur Rumah Sakit Umum Purihusada Tembilahan Irianto, belum lama ini, mengatakan apabila mahasiswa yang kurang mampu untuk melakukan pembayaran dalam penelitian bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu sebagai keringanan.

R24/red/rgo

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru