riau24 Lebih dari 100 Usulan, Pemerintah Tunda Pemekaran Daerah Baru | Berita Riau
Kamis, 14 Desember 2017

Lebih dari 100 Usulan, Pemerintah Tunda Pemekaran Daerah Baru

1
Berita Riau -  Lebih dari 100 Usulan, Pemerintah Tunda Pemekaran Daerah Baru
Jakarta, Riau24.com- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut saat ini pemerintah sedang mengkaji rencana moratorium pemekaran daerah baru. Hal ini karena menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang belum memungkinkan penambahan anggaran.
 
"Salah satu pertimbangan yakni kondisi fiskal kita yang belum memungkinkan penambahan anggaran karena begitu otonomi ini disetujui, pasti akan membangun kantor polres, kantor kodim, kejaksaannya, pengadilan, pembangunan kantor-kantor pemerintah dan penambahan PNS baru," kata Tjahjo usai rapat di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2016).
 
Dalam rapat itu hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Ia mengatakan saat ini masih ada 87 usulan daerah otonomi baru (DOB) dari DPR periode sebelumnya dan diserahkan kembali ke pemerintah untuk dievaluasi.
 
Selain itu, ada tambahan 199 daerah yang ingin dimekarkan terdiri dari provinsi, kabupaten/kota. Pertimbangan soal fiskal ini disampaikan Menkeu Bambang Brodjonegoro. 
 
Jika suatu daerah dimekarkan maka otomatis dibutuhkan anggaran dari pusat untuk membangun daerah tersebut. Padahal saat ini pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur.
 
"Ini saya kira implikasi otonomi begitu besar dan nanti akan kami sampaikan kepada DPR bahwa banyak pertimbangan-pertimbangan. Intinya moratorium, akan kami adakan moratorium baru," sambungnya.
 
Ia memberi contoh bahwa sejak 1999, jumlah desa yang dimekarkan sudah dua kali lipat. Mulai dari desa hingga kecamatan.
 
"Jadi sekarang ini konsentrasinya ke desa, jadi belum memungkinkan penambahan fiskal untuk daerah otonomi baru," ucapnya.
 
Tjahjo tak merinci sampai kapan moratorium pemekaran daerah ini akan dilakukan. Namun, dalam kesempatan ini juga dibahas beberapa daerah otonomi baru yang tidak meningkat PADnya. Daerah-daerah ini rencananya akan digabung dengan daerah sebelum dimekarkan. Hal ini juga disebutnya sebagai salah satu alasan penundaan pemekaraan daerah baru.
 
"Memang kalau mau jujur 58 persen (daerah otonomi baru) ini PAD-nya tidak bisa meningkat. Jadi hanya mengandalkan dana transfer pusat. semua. PAD tidak meningkat berarti otomatis pemerataan dan percepatan pembangunan tidak jalan, lebih-lebih peningkatan kesejahteraan sosial," tutur Tjahjo.
 
"Padahal tujuan pemekaran ini kan untuk meningkatkan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat, mempercepat pemerataan pembangunan di daerah, dan harus diawali dengan peningkatan PAD," pungkasnya.
 
 
R24/adi/dtc

Video Channel Riau24 TV




Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nelivera
Senin, 06 November 2017 22:33 wib
SABUNG AYAM DAN PACUAN KUDA ======> AYOKJOIN SEKARANG JUGA Minimal deposit hanya 50 ribu. ada bonus deposit 10% untuk member baru dan bonus deposit harian sebesar 5% ayo untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi CS kami di sini Terima kasih dan salam succecs Form Bolavita !! [URL=http://www.bolavita.net/register/] https://i.imgur.com/cxXuCWP.jpg
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru