riau24 Pakar Hukum Minta MA ini Jangan Lembek ke Perusahaan Pembakar Hutan, Polisi Sudah Bekerja | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

Dibebas Tuntutan PT NSP

Pakar Hukum Minta MA ini Jangan Lembek ke Perusahaan Pembakar Hutan, Polisi Sudah Bekerja

1
Plang Nama PT NSP di Kabupaten Meranti
Berita Riau -  Pakar Hukum Minta MA ini Jangan Lembek ke Perusahaan Pembakar Hutan, Polisi Sudah Bekerja
 
Jakarta-Riau24.com- Kabut asap membuat kehidupan di berbagai provinsi Sumatera jadi terganggu. Polisi yang telah bersusah payah dalam menegakan aturan dengan membawa para pembakar hutan dan lahan ke pengadilan. Namun, malah dibebaskan. 
 
Salah satu contoh yang terjadi di PN Kabupaten Bengkalis. Yaitu ini kejadianya perusahaan yang ada dibawa ke mejahijau, tetapi malah dibebaskan dari tuntutan. Seperti PT NSP, sebuah perusahaan milik salah satu konglomerat Indonesia ini terindikasi membakar lahan.
 
PT NSP membakar hutan di lima desa di Kabupaten Meranti, Riau pada Januari-Maret 2014. Maka, atas perbuatanya itu jaksa tuntut Manajer Cabang PT NSP Erwin selama 6 tahun penjara dan juga Manajer PT NSP Nowo. Dengan tuntutan 1,5 tahun penjara.
 
Selain itu, pihak PT NSP dituntut membayar denda Rp 2 miliar plus dana pemulihan lahan Rp 1 triliun. Tapi, perkara ini yang disidangkan di PN Bengkalis tersebut malahan membebaskan kedua manajemen dari PT NSP tersebut. Hanya ada dikenakan denda Rp 2 miliar.
 
Terkait hal ini, Dr Suparto Wijoyo pakar hukum lingkungan berasal dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, mengatakan, konteks
ini terkesanya lembaga peradilan jadi 'taman bonsai' dalam hukum lingkungan. Namun, diminta pada MA agar jadi jangan lembek.
 
"Sebab atas vonis tersebut, jaksa lalu mengajukanya kasasi dengan tuntutan yang sama. Oleh sebab itu, MA diminta tegas penegakkan hukum terhadap pembakar hutan yang telah melumpuhkan aktivitas sosial warga. Selain itu kebakaran ini jelas lokasinya," sebutnya.
 
Karena, tidakl mungkin itu terjadi apabila birokrasi perizinan jeli dan tegas didalam mengeluarkan izin pembukaan lahan. Sebab, sebut Suparto, bukankan sudah sangat jelas ditiap pemegang HPH dapat diberi kewajiban hukum. Ditiap 25 ha lahan harus ada telaga air. 
 
"Ini yang manfaat buat irigasi dan mengantisipasi pada pemadaman kebakaran di hutan menjadi HPH mereka. Ini contoh perizinan yang melakukan, tapi tak menerapkan. Itu sama hal dengan membiarkan dan membuka peluang terjadinya pembakaran," sebut Suparto.
 
Gara-gara PT NSP ini tidak diberi hukuman maksimal, sambungnya itu tidak memberikan efek jera ke para pembakar lagi. Dampaknya, kebakaran hutan dan kabut asap kembali terulang. Ini dominasinya ekonomi daripada ekologi. Untuk, pembakaran ada dilazimkan.
 
Suparto menilai pemerintah juga terlalu bertoleransi terhadap para pembakaran ini. Padahal diketahu kasus ini yang merupakan halnya bencana besar, dengan mass of people bersifat kolektif. Ini jutaan orang menjadi korban gangguan bagi kesehatan secara massal. R24/dai/detik.com
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nelivera
Rabu, 25 Oktober 2017 17:03 wib
SABUNG AYAM DAN PACUAN KUDA ======> AYOKJOIN SEKARANG JUGA Minimal deposit hanya 50 ribu. ada bonus deposit 10% untuk member baru dan bonus deposit harian sebesar 5% ayo untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi CS kami di sini Terima kasih dan salam succecs Form Bolavita !! [URL=http://www.bolavita.net/register/] https://i.imgur.com/03OdNcZ.jpg
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru