riau24 Kabag Humas: TPP Pegawai Pemkab Bengkalis Diatur Perbub No 56 Th 2015 | Berita Riau
Minggu, 11 Desember 2016

Kabag Humas: TPP Pegawai Pemkab Bengkalis Diatur Perbub No 56 Th 2015

0
Berita Riau -  Kabag Humas: TPP Pegawai Pemkab Bengkalis Diatur Perbub No 56 Th 2015
 
Bengkalis, Riau24.com - Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis Johansyah Syafri menyampaikan, bahwasa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemkab Bengkalis ini sudah diatur sebagaimana dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 tahun 2015.
 
"Terkait pemberian TPP berada di lingkungan Pemkab Bengkalis ini sah. Karena sebagaimana diatur dalam Perbup Bengkalis Nomor 56 tahun 2015. Artinya telah sah, karena sudah sesuai ketentuan. Tahun-tahun sebelumnya juga sudah diberikan," katanya.
 
Sementara itu sebutnya, terkait dengan besarnya TPP diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seperti di Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan lebih tinggi dibandingkan Bagian lainnya di Sekretariat Daerah Bengkalis.
 
Kepala Bagian Humas Johansyah Syafri menyampaikan, itu karena tambahan penghasilan yang kiini diperoleh kedua bagian tersebut. Sebab, ini memilik tugas lain yang melekat yang harus dilaksanakan.
 
"Yaitu, Bagian Keuangan sebagai pengelola keuangan daerah dan Bagian Perlengkapan sebagai pengelola aset daerah. Lebih besarnya TPP di kedua Bagian tersebut dibandingkan Bagian lain karena TPP yang mereka terima ditambah TPP untuk tugas lain tersebut. Akumulasi dari berbagai TPP yang disatukan. Dan, besarnya TPP yang diberikan ke kedua Bagian tersebut sudah diberlakukan sejak beberapa tahun lalu, bukan hanya tahun 2016 ini saja," jelas Johansyah.
 
Masih kata Johansyah, TPP yang diberikan sebagaimana diatur dalam Perbup 56 Tahun 2015 tersebut, termasuk di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, merupakan jumlah maksimal yang boleh diberikan. Tujuannya, selain untuk meningkatan kinerja, juga agar disiplin mereka meningkat.
 
"Jadi kalau mereka tidak disiplin. Seperti tidak mengikuti apel masuk atau pulang kerja, atau bahkan tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak dibenarkan, mereka tidak berhak menerima sebanyak itu. Begitu juga bila capaian kinerjanya tidak memenuhi target,Hitung-hitungan untuk cara pembayaran setiap bulan ada aturannya. Angka dalam Perbup 56 Tahun 2015 itu adalah jumlah tertinggi yang boleh dibayarkan tiap bulan," ujar Johansyah.
 
Johansyah yang mengaku tengah berada di Palembang (Sumatera Selatan) ini menambahkan, kalau sepengetahuannya hingga disaat ini, TPP itu khususnya untuk Sekretariat Daerah belum dibayarkan, Sedangkan di SKPD lain dia mengatakan tidak mengetahuinya.
 
Terkait adanya tuntutan sejumlah ASN dan Pejabat Struktural, khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Bengkalis yang minta Bupati Bengkalis Amril Mukminin merevisi Perbup Nomor 56 Tahun 2015, karena besaran TPP antar Bagian Keuangan dan Bagian lainnya dinilai diskriminatif. Dalam hal ini, Johansyah berkata, kemungkinan untuk rasionalisasi tersebut ada. 
 
R24/rul/yus
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru

Versi Mobile

   Riau24.com
                       Informasi Anda Genggam