riau24 Jabatan Plt Direktur PDAM Bengkalis Kadaluarsa dan Cacat Hukum | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Jabatan Plt Direktur PDAM Bengkalis Kadaluarsa dan Cacat Hukum

0
Berita Riau -  Jabatan Plt Direktur PDAM Bengkalis Kadaluarsa dan Cacat Hukum
 
Bengkalis, Riau24.com - Sampai saat ini jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bengkalis dijabat M Yunus Zainal SE diduga sudah kadaluarsa dan juga cacat hukum.
 
Pasalnya M Yunus diangkat melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkalis Nomor 318/KPTS/VII/2015 pada tanggal 14 Juli 2015 menggantikan jabatan direktur sebelumnya pada tanggal 13 Juli 2015 lalu.
 
Namun jabatan Plt Direktur PDAM hingga kini masih dijabat M Yunus Zainal yang seharusnya telah berakhir pada 14 Januari 2016 (terhitung enam bulan sejak ditetapkan jadi plt), sebagaimana berdasar ketentuan Permendagri No 2 tahun 2007 pasal 11 ayat 3.
 
Disaat ini, telah memasuki bulan Maret 2016. Artinya mulai dari 14 Januari hingga bulan maret, jelas jabatan yang dijalankan M Yunus Zainal sebagai Plt Direktur PDAM disinyalir cacat hukum.
 
Namun dilihat dari isi SK Bupati No 318/KPTS/VII/2015 tertanggal 14 Juli 2015 tersebut, penunjukan M Yunus sebagai PlT Direktur PDAM tidak tercantum adanya pembatasan jabatan. Sebab isinya berbunyi, kalau masa jabatan Plt Direktur PDAM Bengkalis sampai ditetapkannya direktur defenitif. Dari keputusan bupati tersebut, jelas sangat bertentangan dengan isi dan amanat Permendagri No 2 tahun 2007 dimaksud.
 
Terkait dengan kekeliruan aturan tersebut, tokoh masyarakat di Bengkalis telah menyampaikan penegasan, agar Pemkab Bengkalis dalam hal ini bagian hukum di Setdakab Bengkalis meninjau kembali isi dari SK Bupati, terkait penunjukan Plt Direktur Bengkalis tersebut.
 
Direktur LSM Indonesia Coruption Investigation (ICI) Darwis Ak Rabu (2/3) kepada wartawan, menyebutkan, PDAM adalah perusahaan daerah berbadan hukum, mempunyai ketentuan dan peraturan yang digariskan oleh pemerintah dari undang-undang, peraturan menteri.
 
"Dengan ada persoalan ini, tentu menyayangkan dikarena sangat berdampak pada perkembangan PDAM kedepan," katanya. Yang sudah jelas Permendagri No 2 tahun 2007 tentang organ serta kepegawaian PDAM adalah peraturan yang digunakan seluruh PDAM yang ada di Indonesia sebagai dasar acuan aturan.
 
Karena aturan pembentukan dan perubahan Peraturan Daerah (Perda) pendirian PDAM ini dapat dilihat berdasarkan Permendagri No 2 tahun 2007 tersebut. Maka, seharusnya jabatan Plt Direktur PDAM Bengkalis tersebut ada pembatasan dan jelas-jelas sudah berakhir pada tanggal 14 Januari 2016 lalu.
 
 
R24/rul/yus
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru