riau24 LPB Riau Lakukan Kartel, KPPU Minta Segera Batalkan Kesepakatan | Berita Riau
Jumat, 15 Desember 2017

LPB Riau Lakukan Kartel, KPPU Minta Segera Batalkan Kesepakatan

0
Berita Riau -  LPB Riau Lakukan Kartel, KPPU Minta Segera Batalkan Kesepakatan
Pekanbaru, Riau24.com- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah Batam menganalisa ada 19 pelaku usaha televisi (tv) berlangganan lakukan kesepakatan harga dan kartel. Berdasarkan hal tersebut, KPPU meminta Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) untuk dapat batalkan kesepakatan tersebut.
 
Kesepakatan yang dibuat oleh para LPB Kabel pada tanggal 19 September 2015 lalu itu berisi penetapan harga terendah, pengaturan wilayah layanan dan pelanggaran promosi kepada calon pelanggan serta persyaratan rekomendasi dari Indonesia Cable TV Association (ICTA) Provinsi Riau.
 
"Kesepakatan itu merugikan konsumen, maka harus segera dibatalkan. Adanya kesepakatn harga dan kartel ini berpotensi melanggar UU nomor 5 Tahun 1999," kata Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam, Lukman Sungkar dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Hotel Premiere, Jumat (4/3/2016).
 
Perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh LPB Kabel se- Provinsi Riau tifak diperbolehkan dengan syarat apapun karena dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat.
 
Selain itu, kesepakatan tersebut juga dapat menyebabkan konsumen kehilangan pilihan sesuai dengan keinginannya, kehilangan alternatif harga yang kompetitif dan menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru.
 
"Potensi pelanggaran UU nomor 5 Tahun 1999 ini yaitu Pasal 5 ayat 1, Pasal 9, Pasal 10 ayat 1 dan pasal 11," kata Lukman.
 
Sebelumnya, KPPU menyelenggarakan sosialisasi persingan usaha yang bertemakan "Persaingan Sehat dalam Penyiaran Berlangganan di Provinsi Riau. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pendapat dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau kepada KPPU terhadap kesepakatan 19 LPB Kabel se- wilayah Provinsi Riau.
 
Kini, 19 LPB se-Provinsi Riau itu sudah menyutujui untuk membubarkan kesepakatan harga tersebut.
 
"Kita akan lakukan monitoring apakah kesepakatan ini dijalankan atau tidak. Jika dijalankan, maka kami anggap permasalahan ini selesai. Tapi jika tidak, maka kami akan lakukan tindak lanjut yang sanksinya adalah denda sebesar minimal satu milyar dan maksimal 25 milyar," pungkas Lukman.
 
 
 
R24/adi/uci
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru