riau24 Ini Kata SBY, Terkait Konflik Internal Partai Golkar dan PPP | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

Ini Kata SBY, Terkait Konflik Internal Partai Golkar dan PPP

0
Berita Riau -  Ini Kata SBY, Terkait Konflik Internal Partai Golkar dan PPP
Purworejo,Riau24.com - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal konflik internal Partai Golongan Karya dan PPP. Presiden RI ke-6 itu menyebut ikut campur pemerintah dalam konflik di kedua partai tersebut membuat permasalahan berlarut-larut.
 
"Pemerintah dianggap ikut campur tangan, ini yang jadi pembicaraan hangat di masyarakat luas," ungkap SBY dalam perbincangan di Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2016) malam.
 
"Yang namanya konflik di tubuh partai, perpecahan, kongres atau munas tandingan, kepengurusan ganda itu bukan hal baru di Indonesia. Kerap terjadi. Tapi yang menarik seolah-olah ada intervensi, keberpihakan kekuasaan," lanjut dia.
 
Apa yang dikatakan SBY ini terkait dengan sikap Menkum HAM Yasonna Laoly yang beberapa kali menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang kepengurusan sah Partai Golkar dan PPP. Dalam hal Golkar yakni kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono, sementara PPP adalah kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy (Romi).
 
Pemerintah disebut SBY seharusnya menyelesaikan masalah dengan merujuk pada UU Partai Politik. Ini terkait bagaimana penyelesaian konflik di tubuh partai yang harus diselesaikan oleh pihak internal dengan mekanisme masing-masing, termasuk sesuai AD/ART tiap parpol.
 
"Kalau pihak yang bersengketa membawa ke ranah hukum maka domainnya hukum. Hukum juga jelas, siapa yang menang dan bersalah. Meskipun  proses hukum mewadahi mekanisme naik banding, sampai nanti inkrah," kata SBY.
 
Jika melihat dua perspektif yang dimaksud itu, menurutnya penyelesaian konflik internal Partai Golkar dan PPP sudah dapat dinalar dengan akal sehat. Dengan demikian, kata SBY, permasalahan pun bisa segera selesai dengan solusi yang tepat.
 
"Saya melihat karena pemerintah involve, melibatkan diri, bukan sekadar mengesahkan apa yang telah dilakukan oleh parpol tapi ikut dalam proses, sebutlah sah atau tidak sah, benar atau tida benar. Ada unsur keberpihakan. Ini yang menjadi masalah," jelasnya.
 
"Andai kata seperti pemerintahan saya dulu 10 tahun saya pastikan bahwa pemerintahan yang saya pimpin, memastikan menteri-menteri tidak boleh take side di kubu manapun. Jika ada sengketa di parpol UU nya ada, kalau dibawa ke hukum ada keputusan hukum. Ikuti aturan main. Kalau itu dijalankan dengan benar tidak harus berlarut-larut seperti ini," tambah SBY.
 
Suami dari Ani Yudhoyono ini pun mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan ada batasnya. Ada aturan yang jelas, kata SBY, kapan pihak penguasa harus berhenti dan tidak boleh mencampuri ranah atau wilayah pihak lain.
 
"Sebutlah (terkait) kedaulatan partai. Maka harus dilakukan koreksi bersama agar demokrasi tidak goyah, dan keadilan bisa ditegakkan. Konflik internal partai yang tampaknya berlarut-larut, berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun. Saya kok tidak nyaman ya," tuturnya.
 
Disebutkan SBY, seharusnya stake holder atau tokoh politik lainnya perlu mengambil sikap terkait permasalahan konflik Golkar dan PPP yang menurutnya diintervensi pemerintah. Para tokoh ini pun dinilainya perlu membantu memberi solusi terhadap kedua partai itu.
 
"Kita mestinya ikut merasa bersalah. kalau itu kita biarkan. Tidak ada gerakan moral, empati untuk ikut menyelesaikan yang terjadi di tubuh sejumlah parpol tertentu," ucap SBY.
 
"Kalau saya egois saya memimpin partai Demokrat, PD di 2014 menurun drastis, saya bisa senang-senang saja kalau ada partai yang sulit konsolidasi. Tapi sebagai orang yang mencintai demokrasi dan pernah memimpin, sebenarnya itu tidak patut terjadi. Negara harus bertanggung jawab," sambung jenderal purnawirawan itu.
 
Untuk itu SBY berpesan kepada pemerintah agar bisa lebih bijaksana dalam menangani permasalahan di tubuh Partai Golkar dan PPP. Sebagai seseorang yang pernah menjadi Presiden dan juga ketua umum partai, SBY menaruh harapan besar terhadap kekuasaan pemerintahan Jokowi-JK.
 
R24/adi/det
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru