riau24 LKPH Kembali Ingatkan Pemkab Inhil Ranperda Pekat | Berita Riau
Senin, 21 Mei 2018

LKPH Kembali Ingatkan Pemkab Inhil Ranperda Pekat

3
Berita Riau -  LKPH Kembali Ingatkan Pemkab Inhil Ranperda Pekat

Inhil, Riau24.com - Lembaga Komunitas Peduli Hukum (LKPH ) Indragiri Hilir (Inhil) kembali mengingatkan Pemerintah Daerah untuk memulai langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka emplementasi dan aktualisasi terhadap komitmen bersama yang sudah disepakati bersama untuk menyiapkan satu regulasi daerah yakni Rancangan Perarturan Daerah (Ranperda) Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang saat ini kondisinya mulai memprihatinkan masyarakat.

Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Pendiri LKPH Inhil, H Edison,SH yang didampingi Sekjen LKPH Inhil, Syariffuddin,SH,MH di Tembilahan. Kepada wartawan, H Edison merasa perlu mengingatkan Pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan di daerah untuk memulai menyiapkan langkah-langkah permulaan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan penyakit masyarakat di Indragiri Hilir.

"Seperti kita maklumi bersama, banyak keluhan dari masyarakat terhadap fenomena penyakit masyarakat yang sat ini sulit diberantas. Kita LKPH pun sudah banyak menerima keluhan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masalah ini. Hal ini dikarenakan belum adanya payung hukum yang jelas dan tegas terhadap upaya pemberantasan Pekat di Inhil. Jika memang tidak bisa diberantas habis, setidaknya minimal dapat ditekan atau diminimalisir. Yang penting ada upaya kita bersama, terutama Pemerintah Daerah selaku pemanggku kebijakan untuk betul-betul serius menangani hal ini," ujar Edison ketika ditemuai di Kantor LKPH Inhil, Jalan Suntung Ardi Tembilahan, Sabtu (12/3).

Sesuai kesepakatan bersama saat LKPH memprakarsai acara Diskusi dan Dialog tentang Fenomena Pekat dan Penanggulangan di Indragiri Hilir, semua pihak yang terlibat sudah menyepakati diperlukannya suatu langkah yang tepat dan efesien yakni pembuatan Rancangan Peraturan Daerah agar menjadi Perda sebagai pasyung hokum dalam penanggulangan Pekat di wilayah Indragiri Hilir.

“Bagaimana mungkin kita bisa melarang atau mensosialisasikan soal Pekat ini tidak baik, tidak boleh atau dilara ang kepada masyarakat atau elemen masyarakat, sementara saat ini tidak ada alasan hukum yang jelas dan tegas terhadap pelarangan tersebut. Kalau hanya sekedar dilarang secara agama karena berdosa jika dilakukan, itu sulit sekali untuk diberantas. Karena soal dosa itu kan soal pribadi. Tapi selain berdosa dilakukan namun juga ada ancaman hukuman dari Negaraa atau Pemerintah, maka itu ada alasan bagi kita untuk benar-benar memperingatkan kepada masyarakat, " imbuh Edison.

Ia berharap selain Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Indragiri Hilir, pihak DPRD atau Ketua DPRD pun hendaknya benar-benar mau membuka mata dan telinga atas keluhan dan aspirasi masyarakat terhaadap kondisi masyarakat dimana saat ini banyaknya keluhan dari masyarakat yang prihatin atas fenomana Pekat yang merusak mental dan moral anak-anak di bawah umur.



R24/dev/rgo 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Misery
Selasa, 13 Maret 2018 20:59 wib
Ayo join bersama kami Agen adu ayam terbaik di indonesia dengan live streming yang memuaskan anda untuk menonton pertandigan secara langsung daftarkan diri anda sekarang juga dan dapatkan bonus nya setiap hari hanya di ID303 Untuk Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di : BBM : 7B3130BF whatsapp : +6281326993756 wechat : ID303 line : cs.ID303
Nengsih
Rabu, 07 Februari 2018 03:33 wib
PROMO ANGPAO 150.000 IMLEK 2018 BOLAVITA ...... sabung bola sabung ayam bolatangkas tembakikan bola parlay domino qq poker casino cari
Rahim
Sabtu, 12 Maret 2016 18:17 wib
perda harus di tegakkan, jangan pilihbpilih
Nama :
Komentar :
     
Loading...

Berita News24xx

loading...

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru