riau24 Ketua DPRD Rohil : Kecilnya PAD Rohil, Karena Kurangnya Kesadaran Taat Pajak | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Ketua DPRD Rohil : Kecilnya PAD Rohil, Karena Kurangnya Kesadaran Taat Pajak

3
Berita Riau -  Ketua DPRD Rohil : Kecilnya PAD Rohil, Karena Kurangnya Kesadaran Taat Pajak

Rohil, Riau24.com - Rencana pemerintah untuk menempati gedung baru DPRD Rohil yang berada di areal batu 6 dalam waktu dekat ini akan segera terwujud. Diperkirakan kalau tidak ada aral melintang mungkin sekitar bulan Mei atau Juni, gedung tersebut sudah tidak kosong. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan Senin (14/3/16) seusai melantik anggota DPRD dari partai Demokrat Di Gedung DPRD Bagansiapiapi.

"Kita ingin secepatnya menempati gedung baru tersebut. Diperkirakan mungkin bulan lima atau bulan enam paling lambat. Mana fasilitas yang sudah ada akan kita ditempati saja. Sekarang ini yang belum ada hanya jalan masuk dan jembatan. Kalau gedung itu ditinggal begitu saja tak terjamin keselamatannya", tambahnya.

"Kalau sudah pindah (Hotel Marina Sea Food dulunya-red) akan dikembalikan fungsinya sebagai hotel. Adanya pihak ketiga untuk menjalin kerjasama akan jauh lebih bagus, sehingga pemerintah daerah dapat PAD dari sini. Seperti halnya di Provinsi Riau, Hotel Aryaduta itu dulu Gedung Pemda Provinsi Riau " terangnya.

Menurunnya PAD menurut Ketua DPRD berkaitan erat dengan ekonomi pajak dan retribusi daerah. Hal itu juga ada kaitannya dengan target Pemda yang terlalu tinggi sehingga tidak tercapai. 

"Kita juga menghimbau melalui media untuk menyampaikan kepada seluruh elemen masyarakat agar taat dan patuh membayar pajak. Karena pemerintah dalam hal ini, tidak bisa bekerja sendiri. Namun juga harus ada peran aktif dari masyarakat terutama sasaran dari Dinas Pendapatan Daerah. Banyak saudara kita yang mempunyai kebun berhektar-hektar namun hanya membayar pajak untuk satu-dua hektar. Suatu saat kita pasti akan mendata masyarakat yang seperti itu, karena mereka tidak pernah tertib dalam membayar pajak daerah. Jangan karena mereka tinggal diluar provinsi tapi tidak mau membayar pajak, Pajak itu ada UU Pidananya. Jadi jangan coba untuk menggelapkan pajak. Dalam waktu dekat kita akan panggil UPTP agar singkronkan kembali pajak desa maupun pajak-pajak perkotaan se-kabupaten Rohil " pungkasnya.

" Sama halnya dengan restribusi parkir. Dalam hal ini media tahu, pajak retribusi parkir hanya menyetor Rp 20 juta pertahun kan tak masuk akal. Sementara Bagan Batu merupakan wilayah yang begitu luas. Namun pajak retribusi sangat kecil. Diharapkan kalau program banyak namun PAD tak sesuai harusnya disesuaikan dengan kondisi yang ada", tutupnya



R24/dev/yan


Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Ramboo
Minggu, 20 Maret 2016 12:23 wib
Waduh... Patut dipertanyakan itu Dispendanya,,, retribusi parkir yg disetorkan dishub ke dispenda itu mencapai ratusan juta pertahun,,, ko cuma jadi 20 juta,, jangan2... Ah.. Entahlah...
Marrie
Selasa, 15 Maret 2016 09:13 wib
betul tuh dari pajaklah pembangunan bisa jalan
Reno
Selasa, 15 Maret 2016 09:12 wib
bayarlah pajak tuh untuk kita juga nya
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru