riau24 Pembayaran Hutang Eskalasi oleh Pemprov Memanas, M Adil Meminta KPK Turun Tangan  | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Pembayaran Hutang Eskalasi oleh Pemprov Memanas, M Adil Meminta KPK Turun Tangan 

2
Berita Riau -  Pembayaran Hutang Eskalasi oleh Pemprov Memanas, M Adil Meminta KPK Turun Tangan 
Pekanbaru, Riau24.com - Seiring dibayarkannya hutang eskalasi proyek multiyears 2004 - 2009 sekitar Rp 220 miliar oleh pemerintah provinsi dari dana APBD-P 2015 membuat kondisi hubungan yang memanas antara DPRD dan Pemprov Riau. 
 
Terkait hal ini, Muhammad Adil yang merupakan anggota dari Komisi E DPRD Riau, meminta pada KPK untuk turun ke Riau guna memeriksa anggota DPRD dan Pemprov yang sudah membayar untuk hutang eskalasi proyek multiyears tersebut. Dikarenakan hal ini tidak pernah dibicarakan atau mendapat persetujuan dari DPRD Riau.
 
"Terkait sudah dibayarkannya hutang eskalasi oleh Pemprov, tentunya anggota DPRD Riau tak akan bertanggung jawab. Karena sebelumnya, DPRD Riau sepakat tidak membayar utang eskalasi ini dalam APBD-P 2015, karena ada beberapa versi putusan hukum yang membingungkan," katanya.
 
Maka diharapkan sebelum ada pengesahan APBD-P 2016 untuk masalah ini KPK diminta untuk turun ke Riau. Karena perbuatan ini telah jelas melanggar aturan dan bisa dinilai ilegal. Politisi Hanura ini meminta KPK yang langsung turun tangan menangani kasus ini. Sebab, jika Polda dan Kejati yang tangani ini bisa tidak jelas.
 
Polemik pembayaran dari hutang eskalasi dibayarkan Pemprov tanpa sepengetahuan DPRD Riau, ungkap Muhammadi Adil, harus ada kejelasan aturan hukum. Maka wajar, apabila sebagian anggota DPRD Riau menggalang dukungan untuk menggulirkan hak angket kepada Pemprov Riau.
 
"Memang, ada saya dapat kabar, ada wacana untuk menggulirkan hak angket dari DPRD Riau. Hanya untuk mengetahui apa dan siapa sebenarnya di belakang semua ini. Apalagi dikabarkan ada oknum-oknum di DPRD Riau yang menyarankan dibayar eskalasi tersebut. Hak angket ini tidak menutup kemungkinan akan berujung pada pidana," katanya.
 
Namun dalam hal ini Muhammad Adil, mengaku lebih dominan untuk meminta KPK yang segera turun tangan karena pembayaran tersebut sama sekali tidak dianggarkan dalam APBD-P 2015. Apalagi, dana yang digunakan untuk membayar hutang merupakan uang masyarakat.
 
Dia pun menyebutkan telah terjadi pelanggaran hukum karena tidak ada dasar hukum yang jelas pada pembayaran hutang eskalasi itu. Hal ini tentu patut dipertanyakan, terutama tentang sikap Kemendagri yang memberikan rekomendasi persetujuan untuk membayar hutang eskalasi.
 
"Saya dapat kabar, sebelumnya Plt Gubri mengirimkan surat permintaan pembayaran hutang eskalasi ke Kemendagri. Dan dari pihak Kemendagri juga telah menyetujui. Maka dalam ini Kemendagri juga turut bertangung jawab. Karena hutang eskalasi masih menjadi persoalan dalam hal ini," ungkap anggota Komisi E DPRD Riau menutup pembicaraan. 
 
R24/rul 
 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Budak melayu meranti
Senin, 21 Maret 2016 08:14 wib
O alah. M Adil sudah bicara pula. Tapi nihil juga tuh
Tomtom
Senin, 21 Maret 2016 08:12 wib
Sudah rahasia umum. Ada permainan. Bisa sajakan demikian
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru