riau24 Kisruh Pembayaran Eskalasi oleh Pemprov Riau ini Memanas, DPRD Tetap Galang Hak Angket | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Kisruh Pembayaran Eskalasi oleh Pemprov Riau ini Memanas, DPRD Tetap Galang Hak Angket

0
Berita Riau -  Kisruh Pembayaran Eskalasi oleh Pemprov Riau ini Memanas, DPRD Tetap Galang Hak Angket
 
Pekanbaru, Riau24.com - Akibat ulah kebijakkanya Pemprov Riau membayar hutang eskalasi pada kontraktor melalui APBD-P 2015. Maka ada memunculkan polemik, yang sehingga hubungan antara DPRD dan Pemprov Riau malah kian memanas. Dibuktikan, akan ada hak angket.
 
"Munculnya anggaran dibayarkan eskalasi proyek multi years tahun 2004-2009 melalui APBD-P 2015, ini jelas menimbulkan pertanyaan atas hal dilakukan oleh Pemprov. 
Pasalnya DPRD Riau yang melalu
pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau pada waktu itu sudah sepakat menunda," ujar Sugianto.
 
Ini disampaikan anggota Komisi A DPRD Riau menjawab wartawan. Katanya, telah jelas pembahasan APBD-P 2015 lalu, sepakat untuk menunda pembayaran eskalasi ini yang disebab hitungan dari BPKP Riau berbeda dengan hitunganya BANI terhadap akan soal besaran pembayaranya eskalasi tersebut.
 
"Namun anehnya, tiba-tiba pihak Pemprov Riau memasukan akan anggaran pembayaranya eskalasi di dokumen APBD-P 2015, yakni nilainya ini mencapai Rp220 miliar lebih. Maka, sudah disikapi rekan-rekan di DPRD Riau melakukanya hak angket yaitu suaru hak untuk menyelidiki," ungkap Politisi PKB.
 
Terkait ini, kata Sugianto, bahkan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB)di DPRD Riau, dalam rapat fraksi yang digelar pada Senin (21/3) di ruang rapat FKB, itu memutuskan perlu pengusulan pembentukanya hak angket. Dikatakannya, disaat ini dari anggota DPRD Riau telah ada sebanyak 15 orang setuju ini.
 
”Untuk mengusung hak angket ini hanya diperlukan 10 tanda tangan anggota DPRD Riau. Sampai saat ini, sudah ada 15 orang anggota yang menandatangani. Ini, sudah melebihi dari ketentuan," ujarnya, seraya sebutkan beberapa nama 
yang sudah membubuhkan tanda tangan dukungan hak angket ini.
 
Sebelumnya, diketahui Pimpinan DPRD Riau sudah megelar rapat tertutup dengan pihak TAPD Riau di 'rumah rakyat' itui. Pertemuan tersebut diagendakan melakukan pembicaraan tentang dibayarkan eskalasi dilakukan Pemprov yang dianggap misterius, sebabkan hal itu tidak diketahui kenapa terjadi.
 
Padahal, pembayaran eskalasi ini dibayarkan melalu dalam APBD-P 2015, pada rapat Banggar DPRD Riau dengan TAPD telah sepakat bahwasa eskalasi tidak bisa untuk diibayarkan, karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk membayarkan. Tapi, hal demikian yang malah dilanggar Pemprov.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru