riau24 BPKAD Bahas Percepatan Penyerapan APBD Riau Tahun 2016 | Berita Riau
Kamis, 14 Desember 2017

BPKAD Bahas Percepatan Penyerapan APBD Riau Tahun 2016

0
Berita Riau -  BPKAD Bahas Percepatan Penyerapan APBD Riau Tahun 2016
Pekanbaru, Riau24.com- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau (BPKAD) bahas beberapa poin terkait upaya percepatan penyerapan APBD Riau tahun 2016 yakni titik kritis pelaksanaan anggaran dan strategi pelaksanaan anggaran.
 
Kepala Bidang Anggaran BPKAD, Isfan Syahputra mengatakan, jika setiap tahap dalam upaya percepatan penyerapan APBD bergeser maka akan menganggu tahapan berikutnya. Oleh sebab itu setiap tahapan harus memiliki titik kritis.
 
"Titik kritis pelaksanaan anggaran ini diantaranya SK pejabat pengelola keuangan, proses identifikasi paket, proses lelang, proses tanda tangan kontrak, proses uang muka, proses pemantauan pelaksanaan lapangan, proses penyerapan anggaran, proses handover dan proses pencatatan rekam jejak," kata Isfan.
 
Poin kedua yakni strategi pelaksanaan anggaran yang terdiri dari pertama, pelaksanaan anggaran yang lebih awal. "Dalam pelaksanaan anggaran, ketika penelaahan DPA-SKPD sebelum disahkan oleh PPKD apabila terdapat kesalahan maka dapat segera direvisi. Ini merupakan mekanisme pergeseran anggaran," urainya.
 
Kedua, lanjutnya, penandatanganan DPA oleh TAPD cukup pada DPA-SKPD, dan terakhir, penetapan pengelola anggaran.
 
Selanjutnya adalah penyerapa anggaran. Dalam menyusun rencana anggaran, ungkap Isfan, harus sinkron dengan rencana pengadaan. Hal ini diantaranya penyusunan RUP dan segera melaksanakan proses lelang atau tender, penyusunan juknis atau juklak pelaksanaan kegiatan, pergeseran anggaran dan revisi anggaran kas apabila diperlukan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
 
"Dalam percepatan penyerapan anggaran harus mengutamakan pencapaian output atau kinerja dibandingkan menghabiskan anggaran belanja," imbuh Isfan.
 
Setelah adanya pencapaian output atau kinerja, selanjutnya adalah harus ada monitoring dan evaluasi. Saat monitoring dan evaluasi ini yang harus diperhatikan adalah penetapan target bulanan, pendampingan dan pembinaan bagi SKPD yang tidak mencapai target output atau kinerja.
 
"Selain beberapa poin tersebut, mengoptimalkan peran APIP, melaksanakan penatausahaan belanja secara tertib dan akurat serta menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntan juga merupakan hal yang harus diperhatikan dalam monitoring dan evaluasi dalam percepatan anggaran APBD 2016," pungkas Isfan.
 
R24/uci
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru