riau24 Polemik Dibayarkan Eskalasi oleh Pemprov Riau, Harusnya Aparat Penegak Hukum Bisa Bersikap | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Polemik Dibayarkan Eskalasi oleh Pemprov Riau, Harusnya Aparat Penegak Hukum Bisa Bersikap

0
Berita Riau -  Polemik Dibayarkan Eskalasi oleh Pemprov Riau, Harusnya Aparat Penegak Hukum Bisa Bersikap
 
Pekanbaru, Riau24.com - Seiring sudah mencuatnya permasalahan atau memanas akan hubunganya antara Pemprov dan DPRD Riau, terkait pembayaran dana eskalasi sebesar Rp222 miliar yang melalu APBD-P 2015, tanpa dibahas di DPRD. Itu, aparat harus mengusutnya.
 
Penegasan harapan ada perlunya keikutsertaan aparat mengusut ini disampaikan anggota DPRD Riau Muhammad Adil, pada wartawan, Kamis (24/3). Dikatakannya, tidak ada dilakukan pembahasannya di Banggar DPRD Riau, tentu sudah pasti melanggar kesepakatan.
 
"Ini bisa saja ada dugaan korupsi didalam pembayarannya eskalasi sebesar Rp222.895.826.691 pada APBD-P tahun 2015. Apalagi, kini makin memanas. Maka, seyogya ada turut campur aparat penegak hukum, menindaklanjuti masalah. Dugaan korupsi," ungkap Adil.
 
Politisi Hanura ini juga menyebut, pembayarannya hutang 9 proyek multi years tersebut diduga tidak sesuai prosedur. Yakni tanpa ada pembahasan di Banggar tersebut, maka anggota DPRD Riau sudah kumpulkan tandatangan bertujuan ini menggunakan Hak Angket.
 
Dijelaskan, kasus ini sebenarnya ada dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor, red) yang besar di dalam penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan orang lain.‎ "Jelas sudah ini Tipikor. Hutang memang akan dibayar. Tapi disini ada yang perbedaan jumlah," sebutnya.
 
Dimana versi Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp220 milyar, sedangkan versi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebesar Rp320 milyar. Maka sebutnya, tidak ada dianggarkan pada APBD-P 2015. Tetapi, itu malah dibayarkan. 
 
‎Bahkan, sambungnya, dari media massa, Selasa (22/3), diberitakan ada oknum-oknum mendapatkan fee (komisi, red) yaitu sekitaran 2 persen. Karena atas keberhasilan oknum-oknum yang terlibat dalam skenario meloloskan. "Tunggu itu, ikuti perkembangan," ujarnya.
 
Untuk diketahui, Pemprov Riau ini punya hutang eskalasi, kepada 8 perusahaan rekanan. Dimana itu, jumlah total Rp322.395.826.691. Dengan rincian PT Pembangunan Perumahan Rp113.841.020.412, PT Adh Karya Rp41.215.592.443, PT Wijaya Karya Rp31.504.906.623.
 
PT Hutama Karya berkerjasama dengan PT Duta Graha Indah sebesar Rp49.853.904.365, PT Waskita Karya sebesar Rp20.459.969.777, PT Istaka Karya sebesar Rp29.580.157.994, PT Modern Widya Technical bekerjasama dengan PT Anisa Putri Ragil sebesar Rp11.520.971.085 dan PT Harap Panjang sebesar Rp24.419.304.658.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru