riau24 Siapkan Konsep HGU Baru, Ferry: Kita Akan Kedepankan Konsep Ekonomi Merata | Berita Riau
Kamis, 14 Desember 2017

Siapkan Konsep HGU Baru, Ferry: Kita Akan Kedepankan Konsep Ekonomi Merata

0
Berita Riau -  Siapkan Konsep HGU Baru, Ferry: Kita Akan Kedepankan Konsep Ekonomi Merata
Pekanbaru, Riau24.com- Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional, Ferry Musyidan Baldan mengungkapkan akan segera menyusun konsep pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) yang baru dengan mengedepankan konsep ekonomi merata.
 
"Konsep HGU yang baru ini tidak lagi memberikan izin hak selama tiga puluh tahun seperti sebelumnya. Dengan mengedepankan konsep ekonomi merata, akan memberi waktu lebih singkat agar lahan dapat dikelola secara bergantian dan merata bagi seluruh masyarakat," beber Ferry, Kamis (24/3/2016).
 
"Hak guna usaha yang biasanya diberikan maksimal tiga puluh tahun, kedepannya akan kita ubah penataan konsepnya dengan memperpendek usianya tergantung dengan kondisi dan peruntukan lahan yang akan digunakan. Kita sedang menyusun rancangan konsepnya supaya nantinya bisa matang dan dapat diterapkan secara teknis," ujar Ferry.
 
Ferry menambahkan, jika selama ini setiap perusahaan bisa meminta penerbitan HGU selama jangka waktu maksimal tiga puluh tahun, dengan konsep penataan HGU baru nantinya perusahaan tak bisa lagi meminta izin seperti itu.
 
"Izin harus disesuaikan dengan penggunaan lahan yang akan dipakai nantinya. Jika lahan yang akan dipakai untuk pengelolan sawit, maka akan kita perhitungkan sawit itu masa panennya berapa tahun dan berapa kali panen. Itu akan kita sesuaikan dengan varietas tanaman kebunnya. Jadi jangan pikir ketika lahan tersebut diberikan izinnya, maka izinnya bisa dipakai selama tiga puluh tahun. Tidak bisa otomatis seperti itu," urainya.
 
Konsep ini membutuhkan waktu lebih panjang untuk memastikan rancangannya dapat matang dan bisa implemetatif pada teknis lapangan. Nantinya setelah konsep ini selesai, Ferry menuturkan akan dipresentasikan terlebih dulu kepada lembaga negara lain yang terkait dengan sektor pertanahan ini.
 
"Kita akan paparkan nantinya pada DPR, kementerian terkait baik itu KLHK, menteri-menteri koordinator, juga akan kita jelaskan dalam rapat terbatas kabinet kerja. Jika semuanya menyetujui, baru konsepnya bisa kita terapkan dalam penerbitan HGU selanjutnya," pungkasnya.
 
R24/uci
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru