riau24 Kelompok Peladang Tandikat Meminta Hak 150 Hektar Pada PT SRS | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Kelompok Peladang Tandikat Meminta Hak 150 Hektar Pada PT SRS

1
Berita Riau -  Kelompok Peladang Tandikat Meminta Hak 150 Hektar Pada PT SRS

Rohul, Riau24.com - Kelompok Peladang Tandikat desa Cipang Kiri Hilir kecamatan Rokan IV Koto kabupaten Rokan Hulu (Rohul) meminta haknya kepada manajemen PT Sawit Rokan Semesta (SRS) seluas 150 Hektar sesuai dengan kesepakatan perusahaan dengan masyarakat setempat.

“Kami menuntut apa yang telah disepakati sebelumnya kepada perusahaan. Sebagai masyarakat tempatan kami juga ingin menikmati hasilnya,” kata Marwan, Senin (28/3/2016).

Dikatakannya, pada 2010 lalu, antara perusahaan dan masyarakat telah membuat MoU atau kesepakatan. Dimana dalam kesepakatan tersebut akan membuka kebun Kelapa Sawit pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan bagi hasil 70/30.‎

Dan Khusus di Pasal 8 Perjanjian itu, menerangkan hak-hak masyarakat baik yang memiliki bukti sah atau tidak yang pernah dikuasai masyarakat itu di ingklapkan atau dilakukan kerja sama antara pemilik lahan dengan perusahaan untuk mengelola lahan tersebut.

“Khusus pada pasal 8 dalam perjanjian itu, lahan yang pernah dikuasai masyarakat akan di ingklapkan atau dilakukan negoisasi antara pemilik lahan dengan perusahaan,” ungkapnya.

Namun saat ini permasalahan muncul, sebab hak masyarakat atas lahannya tidak bisa direalisasikan oleh perusahaan, karena manajeman SRS memberikan syarat kepada masyarakat. Kalau mau direalisasikan lahannya harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Datuk Rum dan Datuk Bosa.

“Kami sudah berulangkali mengajukannya kepada Datuk Rum dan Datuk Bosa, namun jawabannya hanya hanya mengiyakannya saja tanpa memberikan rekomendasi,” beber Marwan mengenai penyebab masalahnya.

Marwan bingung kepada kedua Tokoh adat yang di tuakan didesanya itu tidak mau memberikan rekomendasi, padahal diakuinya untuk ganti rugi di kampung tengah desa Sei Sikijang kedua datuk itu memberikan izin rekomendasi.

“Ini seperti ada pilih kasih, kami hanya minta apa yang menjadi hak kami,” harapnya.

Dalam waktu dekat, sambung Marwan Kasus ini akan dilaporkannya kepada pihak kecamatan bahkan kalau perlu sampai ketingkat kabupaten. Karena dirinya bersama 70 warga pemilik lahan lainnya sudah bosan menunggu kepastian dari Tokoh Adat dan manajemen Perusahaan PT SRS.‎


R24/dev/ags

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Neneng
Senin, 28 Maret 2016 16:44 wib
perhatikan aspirasi masyarakat pak
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru