riau24 PKB Sarankan Pemkab Rohul Keluarkan Anggaran Tunda Bayar Hutang | Berita Riau
Kamis, 14 Desember 2017

PKB Sarankan Pemkab Rohul Keluarkan Anggaran Tunda Bayar Hutang

0
Berita Riau -  PKB Sarankan Pemkab Rohul Keluarkan Anggaran Tunda Bayar Hutang

Rohul, Riau24.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyarankan agar Pemkab Rohul segera mengeluarkan anggaran tunda bayar hutang kepada pihak ketiga, sehingga APBD Murni Rohul 2016 segera disahkan.

Saran ini disampaikan oleh Ketua DPC PKB Rohul Awaluddin S.Ag, didampingi Sekretaris DPC PKB Rohul Warsito, Bendahara DPC PKB Rohul Thamrin Nasution juga anggota Banggar DPRD Rohul, dan Sekretaris Dewan Suro DPC PKB Ronye, dalam keterangan pers di kantornya di Kilometer 2 Pasirpangaraian, Rabu (30/3/16).

Ketua DPC PKB Rohul Awaluddin menilai banyak pihak dirugikan dengan belum disahkan APBD Rohul 2016 hingga akhir Maret ini. Begitu juga pembangunan daerah belum berjalan.

"Banyak pihak mengharapkan APBD (Murni Rohul 2016) segera disahkan. Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Kami (PKB) pertanyakan kenapa APBD belum juga disahkan," ujar Awaludin kepada wartawan.

Menurutnya, APBD menyangkut honor tenaga honorer Pemkab Rohul. Pasalnya, sejak Januari hingga Maret 2016 mereka belum menerima honor. "Mudah-mudahan dengan banyaknya pihak yang peduli, APBD segera disahkan," sarannya.

Awaluddin menyarankan Pemkab Rohul mengeluarkan anggaran hutang pihak ketiga. Sebab, pedagang ikut merasakan belum disahkan APBD Rohul 2016.

"Kami mengharapkan Pemkab Rohul mengikuti saran Banggar (Badan Anggaran), sehingga APBD segera disahkan," sampai Awaluddin dan mengharapkan DPRD Rohul ikut menggesa Pemkab Rohul agar APBD Rohul segera disahkan.

Masih di tempat sama, anggota Banggar DPRD Rohul, Thamrin Nasution mengakui pihak DPRD juga menginginkan agar APBD Murni 2016 segera disahkan, namun Pemkab Rohul dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tetap mengikuti aturan berlaku.

Ia menuturkan Pemkab Rohul tetap menginginkan tunda bayar hutang pihak ketiga dianggarkan dalam APBD 2016. DPRD Rohul sendiri sudah sarankan agar hutang pihak ketiga menunggu hasil audit BPK, dan baru bisa dianggarkan di APBD Perubahan 2016.

"Tanpa mengikuti aturan berlaku kita (DPRD) juga tak mau tau. Apalagi sampai mengesahkan," jelasnya.

Thamrin mengungkapkan idealnya berkas KUA-PPAS sudah diajukan oleh TAPD pada pertengahan Juni 2015 lalu. Namun, berkas baru disampaikan November 2016, sesuai Peraturan Mendagri Nomor 52.

"Tidak ada unsur lain belum disahkannya APBD Rohul 2016, DPRD juga tidak memperlambatnya," ujar Thamrin dan mengakui DPRD Rohul sudah menyusun jadwal pengesahan KUA-PPAS dua minggu lalu, namun dari Pemerintah Daerah tak hadir.

"Kita tidak ada unsur lain. Kita juga sudah konsultasi ke keuangan Pemprov (Riau) dan Kemendagri," kata Thamrin dan mengakui saran dari instansi yakni tunda bayar pihak ketiga baru dibayarkan setelah ada audit BPK.

"Kalau menurut saya, jika disahkan tetap melanggar aturan. Saya sebagai anggota Banggar menolaknya, kalau ada anggota Banggar lain yang menyetujui silahkan," tambahnya.

Thamrin mengungkapkan awalnya tunda bayar hutang pihak ketiga diajukan TAPD sebesar Rp 21 miliar. Tak lama muncul hutang baru untuk anggaran GU/ TU (Ganti Uang/ Tambahan Uang) sebesar Rp 15 miliar, dan tunda bayar bantuan ADD 2015 sekira 20 persen yang belum dibayarkan Pemkab Rohul ke seluruh Pemerintah Desa sebesar Rp8 miliar.

"Totalnya sekitar Rp 44 miliar. Rincian hutang tak dimasukkan dalam pengajuan RKA. Tapi setelah di ujung pembahasan KUA-PPAS baru muncul," ungkapnya.

"Kalau ini sudah clear, dan Pemda siap mengeluarkan hutang pihak ketiga, DPRD Rohul siap mengesahkan APBD 2016," tegasnya.

Thamrin memperkirakan, jika Pemkab Rohul tidak juga mengeluarkan tunda bayar pihak ketiga, maka APBD Rohul baru akan disahkan Mei 2016 mendatang, setelah Bupati Rohul terpilih periode 2016-2021 H. Suparman dilantik.

Sebelumnya, Bupati Rohul Achmad mengatakan hutang pihak ketiga tak masalah dimasukkan dalam APBD Murni 2016, sebab pembayaran juga baru dilakukan setelah audit BPK.

Namun hal itu menurut Thamrin tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 52. Ia meminta Bupati Achmad memberikan aturan yang mengaturnya.‎


R24/dev/ags 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru