riau24 Sikapi Aksi AMUK - GEMPUR tentang PT RAPP, DPRD Riau Wacanakan Bentuk Pansus | Berita Riau
Kamis, 14 Desember 2017

Sikapi Aksi AMUK - GEMPUR tentang PT RAPP, DPRD Riau Wacanakan Bentuk Pansus

0
Berita Riau -  Sikapi Aksi AMUK - GEMPUR tentang PT RAPP, DPRD Riau Wacanakan Bentuk Pansus
 
Pekanbaru, Riau24.com - Terkait aksi massa AMUK - GEMPUR di DPRD Riau, hal itu mendapatkan respon positif. Bahkan, diwacana akan membentuk Pansus. Sebab sesuai disampaikan tersebut ada perlu ditindaklanjuti.
 
"Kita di DPRD Riau ini, tentu perlu masukkan atau aspirasi. Hal yang dilakukan seperti ini tentu menjadi perhatian serius. Sebab, masalah lahan gambut memang patut kita jaga. Tentunya ini dengan melihat kondisi terkini," sebut Suhardiman Amby dihadapan massa aksi.
 
Massa aksi ini, dijamu bertempat di ruangan Komisi A DPRD Riau. Tampak sejumlah anggota DPRD Riau lainnya. Antara lain Malik S, Sugianto, Husni Thamrin, Sawitri. Pada intinya, setelah mendengar penjelasan massa aksi ini, punya rencana membentuk Pansus.
 
"Setelah kita mendengarkan yang dijelaskan tersebut. Memang, ada perlu dibentuk Pansus. Karena ini lahan gambut memang harusnya diselamatkan. Apalagi dipaparkan itu berkepentingan di masyarakat seperti disampaikan massa aksi," kata anggota DPRD Riau ini.
 
Seperti dipaparkanya massa aksi dihadapan anggota DPRD Riau ini ada 6 poin pernyataan sikap yang dituangkan dalam selembaran. Isi poin itu diantara lain mengatakan. PT RAPP secara langsung sudah juga berkontribusi merusak hutan dan lingkungan untuk Riau. 
 
"Perusahaan PT RAPP yang telah nyata-nyata telah berkontribusi ini merusak hutan dan lingkungan di Riau. Dan khususnya, Kabupaten Pelalawan. Maka, diminta kepada anggota DPRD Riau menyikapi ini secara seksama. Sehingganya ini ada taati aturan," katanya.
 
Ini disebutkan oleh Korlap Ahmad Dhani, karena perusahaan bubur tersebut sudah merusak hutan di Riau. Makanya menuntut kepada PT RAPP agar merestorasi lahan daerah gambut yang berada pada konsensi HTI, dengan tujuan agar tidak terjadi lagi Karlahut.
 
Selain itu, diharap pada PT RAPP agar kembalikan lahanya gambut yang termasuk zona merah pada negara. Menuntut pada pihaknya pemerintah pusat dengan melalui Pemprov dan DPRD Riau kiranya menghentikan sementara izin dari operasional PT RAPP ini.
 
Kemudian, meminta pada DPRD Riau agar membentuk tim khusus menuntaskan permasalahan yang bersinggungan tanam kehidupan masyarakat. Selanjutnya menolak berdirinya pabrik baru dikarena ini menambah kerusakan hutan. Dan ditutup Bandara RAPP.
 
R24/rul 
 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru