riau24 Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap LKPJ 2015, Soroti Rendahnya Serapan APBD | Berita Riau
Senin, 18 Desember 2017

Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap LKPJ 2015, Soroti Rendahnya Serapan APBD

2
Berita Riau -  Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap LKPJ 2015, Soroti Rendahnya Serapan APBD
 
Pekanbaru, Riau24.com - Fraksi-fraksi di DPRD Riau memberikan pandangan umum terhadap LKPJ tahun 2015 Kepala Daerah, pada beberapa waktu lalu yang dipapar oleh Plt Gubri. Pandangan umum ini dibaca dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Kamis (31/3).
 
Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Manahara, dan didampingi sejawatnya Noviwaldy Jusman. Sementara itu, Pemprov Riau diwakil oleh Plt Sekdaprov M Yafiz. Juga tampak dihadir jajaran anggota DPRD Riau, dan Kepala Badan/Dinas, unsur Forkominda.
 
Dari 8 fraksi di DPRD Riau inipun, satu persatu juru bicara, dipersila memaparkan pandangan umum.
Namun dari pemaparan disampai itu, pada intinya sorot rendahnya realisasi halnya kegiatan di LKPJ 2015. Pandangan umum disetiap fraksi minta penjelasan Plt Gubri.
 
Seperti halnya dipaparkan Fraksi Golkar DPRD Riau, disampaikan juru bicara Yulisman menybutkan, akan realisasi kegiatan 2015 tidak begitu baik. Dimana pada realissi keuangan itu hanya 78,10 persen dan disik 88,45 persen. Yang dari Anggaran sekitaranya Rp11 triiun.
 
"Pencapaian target pengentasan kemiskinan tidak tercapai dengan harapan 7,39 persen dan malah meningkat jadi 8,82 persen tahun 2015. Dikatakannya yang sembari mengatakan berdampak juga bisa
angka pengangguran; meningkat juga dari t 7,83 persen," katanya,
 
Kemudian dari Fraksi PDI-P yang dibaca oleh Allmainis. juga masih soroti masalah rendana realisasi kegiatan 2015. Kejadian, sangat disayangkan dan jadi keprihatinan
dalam halnya. Angka kemiskinan meningkat, penerimaan DBH juga sampai masalah penambahanya.  
Alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan, tidak mncapai sesuai amansat UU sebesar 20 persen tersebut ddari total APBD akibat realisasi ke dua Satker tidak ada sampai 60 persen. Tapi pihaknya dalam hal ini berharap diantisipasi dengan cepat sesegera mungkin.
 
Kesempatan itu, Fraksi Demokrat
yang dibacakan Yulianti Chaidir ini mengatakan, rendahnya serapan dikarena SKPD tidak ada memilik skala prioritas, serta urusan wajib yang untuk capai target. Akibat ini yang mempengaruhi kehidupanya masyrakat itu secara menyeluruh.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Usman
Jumat, 01 April 2016 07:39 wib
Tak ado masalah dengan Lkpj kepala daerah. Biar saja dikorup
Karmila
Jumat, 01 April 2016 07:38 wib
Terimo waw. Kan iso bagi-bagi
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru