riau24 Bupati dan Dewan Saling Ngotot Mengenai APBD Murni Rohul 2016, Rakyat Menderita | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Bupati dan Dewan Saling Ngotot Mengenai APBD Murni Rohul 2016, Rakyat Menderita

0
Bupati Rokan Hulu (Rohul) Drs.H.Achmad, Msi
Berita Riau -  Bupati dan Dewan Saling Ngotot Mengenai APBD Murni Rohul 2016, Rakyat Menderita

Rohul, Riau24.com - Bupati Rokan Hulu (Rohul) Drs.H.Achmad, Msi tetap ngotot bahwa hutang ke pihak ketiga sekira Rp 48 miliar dibayarkan di APBD Murni 2016. Dampak ini yang menyebabkan APBD Murni Rohul 2016 belum disahkan oleh DPRD Rohul hingga memasuki awal April tahun ini.

Pihak DPRD Rohul juga ngotot bahwa penundaan pembayaran hutang pada pihak ketiga tidak bisa dibayarkan di APBD Murni, karena masih menunggu audit BPK dan baru bisa dibayar di APBD Perubahan.

Menurut Bupati Rohul Achmad, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) (Nomor 52) menyatakan bahwa tunda bayar hutang pihak ketiga harus dibayar dan bisa dianggarkan di APBD murni.

"Segala sesuatunya itu harus ada regulasinya, dan aturannya. Dan bila itu sudah diatur, kita harus taat dan tunduk terhadap peraturan tersebut," ujar Bupati Achmad, usai acara di Masjid Agung Madani Islamic Center Pasirpangaraian, Kamis (31/3/16).

Bupati Rohul dua periode ini mengungkapkan karena APBD Murni Rohul 2016 belum disahkan pada Desember 2015 lalu, maka tunda bayar ke pihak ketiga seharusnya bisa dimasukkan.

"Kalau memang sudah disahkan pada bulan Desember (2015), kalau kita tahu hutang ‎tentunya akan kita masukan pada APBD Perubahan 2016," jelas Achmad.

"Ini kan APBD kita saja belum disahkan, dan hutang sudah diketahui di bulan Januari, kita sudah tahu bahwa utang pihak ketiga sudah ada. Jadi harus dibayar," tambahnya.

Bupati Achmad mengakui hutang ke pihak ketiga ‎sekira Rp48 miliar muncul karena penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas 2015 menjadi Rp78 miliar. Pembayaran DBH sendiri baru dilakukan pemerintah pusat di awal 2016.

"Kalau DBH Migas tahun 2015 kita dibayarkan kemarin, tentunya hutang pihak ketiga bisa dibayarkan. Jadi hutang ini disebabkan karena adanya tunda bayar oleh pusat ke kita (Pemkab Rohul), khususnya DBH Migas," ungkapnya.

Achmad menambahkan karena pihak ketiga sudah melaksanakan pekerjaannya pada 2015 lalu, dan Peraturan Daerah sudah disahkan DPRD Rohul, mau tak mau legislatif dan eksekutif harus mengakui adanya hutang pihak ketiga tersebut.

"Nah di dalam pembayaran hutang tersebut ada klausul (item) mengatakan bahwa sebelum dibayar untuk dilakukan audit. Auditnya internal kita saja, cukup Inspektorat (Rohul) saja itu tidak lama, paling seminggu, sesudah diaudit kita bayarkan," terangnya.

Menurut Bupati Achmad, tidak ada alasan pembayaran tunda bayar ke pihak ketiga dibayarkan di APBD Perubahan, namun harus di APBD Murni 2016.

"Kenapa, karena mereka itu memakai uang bank. Jadi bunganya terus berjalan, kan kasihan (mereka). Dan kita sudah menikmati fasilitas-fasilitas yang telah diselesaikan, tentunya wajar kalau kita pioritaskan membayar hutang," ujar Bupati Achmad.



R24/dev/ags 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru