riau24 DPRD Bengkalis Pinta BPMPD Lakukan Sosialisasi | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

DPRD Bengkalis Pinta BPMPD Lakukan Sosialisasi

0
Berita Riau -  DPRD Bengkalis Pinta BPMPD Lakukan Sosialisasi

Bengkalis, Riau24.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Dapil Bukit Batu dan Siak Kecil, Fahrul Nizam ST meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis untuk segera melakukan sosialisasi ke desa-desa. Dengan dana desa yang besar dan bersumber dari Pusat, Pemprov dan Pemkab, yang tak kunjung cair, ternyata menjadi perhatian bagi kalangan DPRD Kabupaten Bengkalis.

"Kita pinta agar BPMPD dan instansi terkait untuk melakukan sosilisasi berkenaan dengan aturan-aturan penggunaan dana desa, agar penggunaan dana dapat dilaksanakan secara proposional dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah"

Hal ini dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kabupaten Bengkalis,Fahrul Nizam ST, saat dijumpai  (5/4/2016) di Bengkalis.

"Kita tidak mau nantinya Kepala Desa berujung di ranah hukum disebabkan tidak dapat memahami aturan sehingga terjadi kesalahan dalam penggunaan dana tersebut," imbuhnya.

Fahrul juga mengatakan, Kepala Desa harus paham betul memanejemen keuangan di desa. Pemahaman ini harus dijalankan sebaik-baiknya, jangan sampai timbul tanggapan tidak baik dalam penggunaan dana tersebut. Nantinya bisa mempercepat Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan, karena masyarakat dan perangkat desa berharap Anggaran Dana Desa tersebut.

Secara terrpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis Ismail, melalui Kepala Bidang Pemerintah Desa (Pemdes) Wahyuddin, S.Sos, MM Senin, (5/4) membantah pihaknya tidak melakukan sosialisasi ke kecamatan menyangkut pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), karena pihaknya sudah melakukan sosialisasi awal bulan Januari.

"Kita sudah melakukan sosialisasi awal Januari dan Februari tahun 2016, supaya tidak ada nanti kekeliruan dari pihak desa untuk menggunakan dan mengelola anggaran yang ada sesuai ketentuan, " paparnya.

Menurut Wahyuddin lagi karena pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak terlepas dari Peraturan Bupati (Perbub), jadi harus disesuaikan nantinya dengan aturan yang ada, sehingga semua pemahaman yang diberikan tidak menyalahi aturan main sebagaimana yang diharapkan semua pihak.


R24/dev/yus 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru