riau24 Alpasirin: Yang Berhak Pakai Mobil Dinas Itu Hanya Ketua DPRD, Saya Cuma Anggota | Berita Riau
Kamis, 14 Desember 2017

Alpasirin: Yang Berhak Pakai Mobil Dinas Itu Hanya Ketua DPRD, Saya Cuma Anggota

0
Alpasirin
Berita Riau -  Alpasirin: Yang Berhak Pakai Mobil Dinas Itu Hanya Ketua DPRD, Saya Cuma Anggota

Rohul, Riau24.com - Alpasirin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu (Rohul) menjadi satu-satunya anggota dewan yang tidak ingin menggunakan Mobil Dinas yang dipinjamkan oleh Pemerintah Daerah Rohul.

Saat ditanya mengapa dirinya menolak menggunakan Mobil Dinas (Mobdin) yang diberikan oleh pemerintah, Alpa, sapaan akrabnya mengungkapkan dirinya ingin menjaga independen dirinya sebagai wakil rakyat.

Dikatakannya, yang memang benar-benar mempunyai hak atas Mobdin tersebut hanyalah Ketua DPRD‎, semetara dirinya yang hanya sebagai anggota DPRD tidak berhak atas Mobdin tersebut. Untuk itulah, dirinya sudah bertekad selama lima tahun menjadi Wakil Rakyat dirinya tidak akan menggunakan Mobdin.

"Saya lebih nyaman menggunakan mobil pribadi saya. Selama saya tidak menjadi Ketua DPRD, saya menolak mengunakan Mobdin yang diberikan oleh Pemerintah," ujarnya

Saat ditanya jika dirinya menjabat sebagai ketua dewan apakah mau menerima mobdin, dirinya menjawab, akan menerimanya untuk kepentingan rakyat, selanjutnya mobil itu akan dipulangkan ketika hari libur.

"Saya tidak mau menggunakan fasilitas yang bukan menjadi hak saya bang, karna selama saya masih mempunyai kendaraan dan nyaman dengan kendaraan saya, maka akan saya gunakan kendaraan pribadi saya saja."

Anggota dewan dari Fraksi Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) tersebut, juga terkenal frontal dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Dan hal ini terbukti dengan dirinya yang beberapa kali menyatakan sikap menentang jika kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat.

Seperti yang terjadi saat ini, APBD Murni 2016 Rohul yang hingga saat ini tak kunjung disahkan menurutnya, pemerintah dan anggota dewan harus bisa mengambil sikap secepatnya pasalnya dampak dari APBD tersebut semakin dirasakan oleh masyarakat.

Alpa yang juga mantan Banggar tersebut menjelaskan, kejadian ini tidak akan terjadi jika pemerintah daerah mengikuti regulasi dalam pengajuan APBD, yakni per 31 Desember paling lama sudah disahkan.

"Kenapa pemerintah pusat membuat peraturan paling lambat 31 desember APBD harus disahkan,karena untuk mengoptimalkan resapan anggaran. Makanya dibuat tanggal 31 Desember," imbuhnya.

Dengan keadaan seperti saat ini, dirinya khawatir resapan anggaran APBD murni 2016, tidak akan maksimal pasalnya hingga awal April APBD juga belum di sahkan.

Dirinya juga menyarankan agar legislatif dan eksekutif bisa duduk bersama dalam menyelesaikan APBD murni 2016 sehingga prosesnya akan cepat selesai.

Diakuinya, keterlambatan proses pengesahan APBD Rohul 2016 terganjal dengan hutang pihak ketiga hingga saat ini, apalagi pihak DPRD belum menerima surat hutang tunda bayar.

"Kuncinya duduk bersama, kalau tidak duduk bersama maka permasalahan ini tidak akan selesai dan yang sengsara masyarakat Rohul, " jelasnya.

Alpa mengungkapkan, dirinya sudah sering menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan belum disahkannya APBD Rohul. Sebagai anggota dewan dirinya merasa malu pasalnya hingga saat ini belum ada titik terang.

"Saya minta kepada masyarakat untuk bersabar, kita akan cari jalan keluarnya agar APBD Rohul segera disahkan," pungkasnya.


R24/dev/ags

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru