riau24 Irvandi, Dirut BRK: PMK Menyita Pikiran Kita | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

DBH Dan DAU Tidak Lagi Uang Tunai,

Irvandi, Dirut BRK: PMK Menyita Pikiran Kita

0
Berita Riau -  Irvandi, Dirut BRK: PMK Menyita Pikiran Kita
Pekanbaru, Riau24.com- Direktur Utama Bank Rau Kepri (BRK) mengaku perbangkan di Riau juga kelimpungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 235 tahun 2016. "PMK ini memeng sempat menyita pikiran kita," katanya, Kamis (07/04/2016).
 
Dia menambahkan sejak Januari 2016 lalu  BRK saja mengalami penurunan aset yang cukup besar. Dana Bagi Hasil atau DBH dan Dana Alokasi Umum atau DAU tidak lagi disalurkan dalam bentuk uang tunai tapi surat beharga negara. 
 
"Dengan demikian era dana mengendap di Perbankan Daerah Riau sudah selesai. Kami dari pihak perbankan akan mengatur strategi ulang. Satu-satunya cara produktifitas kinerja haru dilakukan," tambahnya.
 
Dia menambahkan bahwa bank plat merah itu sangat terganggu dengan adanya peraturan itu. Namun demikian, untuk saat ini bukan waktunya untuk protes, tapi bagaimana pengembangan untuk tambahan modal bisa di capai dengan menggaet investor dari luar.
 
"Karena selama ini memang diakui bahwa BPD kita dan BPD lainnya memang mengelola dana dari pemerintah," sambungnya.
 
Selain itu kondisi perekonomian Riau pada triwulan ke I tahun 2016 ini belum beberaikan dampak singnifikan, karena masih berimbas pada kondisi ekonomi tahun sebelumnya. BPD kini sangat berharap dukungan itu muncul dari paket ekonomi selanjutnya yang akan dikeluarkan oleh Presiden RI.
 
Selain itu trategi yang mungkin bisa dilakukan adalah meningkatkan kinerja perbankan. Bank harus mencari investor sebanyak-banyaknya. Langkah itu perlu untuk dilakukan mengingat perbankan daerah bisa goyang dengan keluarnya kebijakan ini. Apalagi jika tidak ada pembaharuan strategi. "Kami sudah persiapkan semuanya," sambungnya.
 
Seperti yang kita ketahui, kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kuangan (PMK) yang mengkonvesrikkan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan DanaAlokasi Umum (DAU) Riau ke dalam Surat Berharga Nasional (SBN), diyakini semakin membuat keuangan daerah Riau tambah Miris.
 
Menurut anggaota DPR RI Komisi XI Jon Erizal mengatakan, kebijakan Menteri Keungan RI dengan sendirinyaakan menyebabkan Pemerintah Provinsi Riau harus mengatur kembali sistem keuangan daerah. Dia mengakui bahwa sepanjang tahun 2015, Provinsi Riau masuk dalam 5 daerah dengan realisasi anggaran terendah.
 
"Namun demikian alasannyajelas. Saya ketika tahu Riau masuk dalam daftar realisasi angaran terendah itu, langsung kontak Plt Gubernur Riau, Pak Andi memberikan alasan-alasannya. Salah satunya terbentur masalah proses seleksi aparatur sipil negara," katanya.
 
Diamenambahkan bahwa, meski kebijakanitu sudah diatur lama tetap saja pemerintah pusat harus memberikan pertimbangan jelas soal penerapan aturan itu. Namun demikian, melihat kondisi Riau, bahwa 70 persen sumbangan anggaran pemerintahmasuk dari sektor Migas, artinya dengan penerapan peraturan itu ada sebanyak 70 persen pula anggaran pemerintah daerah Riau yang ditahan.
 
"Bagaimanapun kami akantetap memberikan dukungan kepadadaerah, salah satunya dengan cara, kami akan melakykan komunikasi lagi dengan Menteri Keuangan untuk mendapatkan solusi tersebut," sambung Jon Erizal.
 
 
R24/adi
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru