riau24 Anggarkan Sarung Senilai Rp 1,07 Miliar, FITRA Riau: Ini Merupakan Pemborosan yang Dilakukan Pemko | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

Anggarkan Sarung Senilai Rp 1,07 Miliar, FITRA Riau: Ini Merupakan Pemborosan yang Dilakukan Pemko

0
Berita Riau -  Anggarkan Sarung Senilai Rp 1,07 Miliar, FITRA Riau: Ini Merupakan Pemborosan yang Dilakukan Pemko
Pekanbaru, Riau24.com- Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Pekanbaru menganggarkan sarung yang mencapai Rp 1,07 Miliar dalam APBD Pekanbaru. Mengetahui hal ini, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menyayangkan dan mengatakan ini merupakan pemborosan yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru untuk menghabiskan anggaran publik.
 
"Fungsi keuangan daerah itu sebenarnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan mandat dari UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara," kata Usman.
 
Dikatakannya, dalam pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 
"Pengadaan sarung yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru setiap tahun tidak mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik, efektif dan efisien. Kami melihat secara keseluruhan proses penganggaran yang dilakukan oleh Pemko pekanbaru bersifat boros dan tidak tepat sasaran," beber Usman, Jumat (8/4/2016).
 
"Ini merupakan bukti bahwa Pemko Pekanbaru masih lalai dengan banyaknua persoalan lain yang lebih penting selain hanya dengan melakukan pengadaan sarung yang nilainya sangat fantastis," lanjutnya.
 
FITRA Riau mencatat, setiap tahun Pemko Pekanbaru melakukan pembagian sarung yang dilakukan secara rutin ketika bulan puasa datang.
 
"Tradisi tahunan itu harus seger dihentikan dan Pemko Pekanbaru harus bisa mengganti pola konsumtif masyarakat menjadi pola produktif melalui beberapa pendekatan yang lebih rasional dan terukur sesuai dengan rencana kerja pembangunan daerah dan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah Kota Pekanbaru," jelasnya.
 
 "Dengan alasan apapun kami tidak setuju atas kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pengadaan sarung yang nilainya tidak realistis itu. Juga sebagai tambahan dalam Pasal 17 UU No 17 tahun 2003 bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah," pungkasnya.
 
R24/uci
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru