riau24 10 Ribu Hektar Lahan dari PT LUM Akan Dikelola Masyarakat | Berita Riau
Jumat, 15 Desember 2017

10 Ribu Hektar Lahan dari PT LUM Akan Dikelola Masyarakat

1
Berita Riau -  10 Ribu Hektar Lahan dari PT LUM Akan Dikelola Masyarakat
Pekanbaru, Riau24.com- Meski belum ada SK pencabutan secara resmi, 10 ribu hektar hutan yang dikelola oleh PT Lestari Unggul Makmur (PT LUM) yang telah diserahkan kepada pemerintah akan diupayakan untuk dikelola oleh masyarakat lokal yakni Kepulauan Meranti. 
 
"SK pemncabutan PT LUM secara resmi belum ada, tapi mereka sudah menyerahkan lahannya. Jadi proses administrasinya sedang berjalan di Kementerian LHK dan saat ini kami sedang menyiapkan konsep pengelolaannya dengan masyarakat," ungkap Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead, Senin (11/4/2016). 
 
Nazir bahwa sebanyak 10 ribu hektare lahan yang akan dikelola oleh masyarakat harus sesuai dengan semangat restorasi gambut dan menanam tanaman-tanaman yang dapat tumbuh di lahan gambut.
 
"10 ribu hektar itu secara fisik sudah ada kanalisasi-kanalisasi oleh perusahaan sebelumnya, namun sebagian lokasi masih terbakar. Total lahan yang masih ada ruang kelola itu sekitar enam ribu hektar," urai Nazir.
 
Dikatakannya, dari seratus persen lahan yang akan direstorsi, terdapat tiga per empat merupakan lahan konsesi dan satu per empat lahan milik masyarakat. "Diseluruh lahan ini tata airnya harus diperbaiki sehingga tidak lagi menjadi tempat yang mudah terbakar dimusim kemarau."
 
"Jadi peran kita sebagai Badan Restorasi akan mendorong masyarakat untuk mengelola lahan tersebut dan memberi petunjuk teknis bagaimana cara tata kelola air sembari Badan Restorasi Gambut melakukan pemetaan dan mengkaji mana lahan yang merupakan daerah lindung dan zona budidaya," imbuhnya.
 
Sementara itu, lanjutnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) memiliki beberapa konsep untuk meneruskan program yang telah dicetuskan sewaktu Presiden RI datang ke Sungai Tohor, Kepulauan Meranti tahun 2014 lalu.
 
"Kita akan kembali mematangkan konsep tersebut untuk kemudian dibahas juga dengan teman-teman Pemerintah Daerah maupun masyarakat di Kepulauan Meranti," pungkas Nazir.
 
R24/uci
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Aldy
Senin, 11 April 2016 17:21 wib
SK pencabutan dr PT LUM harus segera selesai biar masyarakat saja yang kelola lahan itu
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru