riau24 Akademisi Sebut Tak Ada Alasan yang Kuat Untuk Membatalkan Pelantikan Suparman | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Akademisi Sebut Tak Ada Alasan yang Kuat Untuk Membatalkan Pelantikan Suparman

0
Berita Riau -  Akademisi Sebut Tak Ada Alasan yang Kuat Untuk Membatalkan Pelantikan Suparman
Pekanbaru, Riau24.com- Pakar Hukum Tata Negara Provinsi Riau, Dr Mexsasai Indra mengungkapkan tidak ada alasan yang kuat bagi pemerintah untuk membatalkan proses pelantikan Bupati Rohul Terpilih, Suparman yang akan dilangsungkan tanggal 19 April mendatang di Gedung DPRD Provinsi Riau.
 
Mexsasai yang kerap disapa Mex mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak bisa membatalkan jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rohul hanya karena Suparman berstatus sebagai tersangka. 
 
"Menurut aturan hukum yang berlaku, Suparman tak bisa langsung dianggap bersalah karena status yang ia sandang tersebut. Dalam doktrin hukum yang umum berlaku, ada asas Praduga Tak Bersalah yang dilekatkan pada tersangka kejahatan," kata Mex.
 
Mex yang juga merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Riau ini menyampaikan, pemerintah harus bisa membedakan antara mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan persoalan hukum yang dihadapi di KPK saat ini. "Tidak bisa secara tiba-tiba bupari terpilih itu batal dilantik hanya karena itu."
 
Pengisian jabatan kepala daerah perlu ada kepastian hukum, lanjut Mex. Jadi tidak bisa dibenarkan jika belum ada kepastian hukum yang mengikat namun bupati tersebut malah batal dilantik."Tunggu keputusan inkrah baru bisa dibatalkan..
 
Dalam UU Nomor 23 tahun 2014, dijelaskan proses pe-non-aktifan kepala daerah yang baru bisa dilakukan setelah ia berstatus sebagai kepala daerah. Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh Mendagri sekarang adalah menjelaskan status hukumnya terlebih dahulu.
 
"Setelah KPK melakukan langkah hukum, katakanlah misalnya dilakukan proses penahanan terhadap Suparman, itu baru bisa diproses menurut UU nomor 23 tahun 2014. Menurut aturan tersebut, jika dilakukan penahanan terhadap kepala daerah, maka ia tidak bisa lagi melakukan tugas dan fungsinya. Jadi ia harus digantikan oleh pelaksana tugas yang dalam hal ini adalah wakil kepala daerah," pungkasnya.
 
R24/uci
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru