riau24 Akan Berkantor di Riau, KPK Tak Akan Gunakan Bangunan Pemerintah | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

Akan Berkantor di Riau, KPK Tak Akan Gunakan Bangunan Pemerintah

1
Berita Riau -  Akan Berkantor di Riau, KPK Tak Akan Gunakan Bangunan Pemerintah
Pekanbaru, Riau24.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat akan berkantor di Riau. Namun, mereka tidak akan menempati bangunan milik pemerintah untuj menjaga independensi KPK.
 
"KPK akan segera menetap sementara di Riau untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap jalannya pemerintahan di Riau," ungkap Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Rabu (13/4/2016).
 
Nantinya KPK akan mencari kantor atau bangunan yang akan mereka sewa selama berkantor di Riau. Mereka mengaku tidak akan menggunakan bangunan milik pemerintah karena dikhawatirkan akan mengganggu independensi lembaga anti rasuah tersebut.
 
"Kita akan cari bangunan sendiri dan tidak akan memberi tahukan lokasinya untuk menjaga keamanan. Sebisa mungkin agar kantor sementara tersebut jauh dari perkantoran pemerintah," tutur Saut.
 
Namun hingga kini Saut tak memberi tahu waktu pasti kapan kantor biro KPK tersebut akan dibuat dan ditetapkan. "Pokoknya segera akan kita buka," ujarnya.
 
Rencana KPK membuka kantor biro perwakilan di Riau merupakan salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh KPK untuk mengawasi daerah-daerah yang dicatat rawan terjadi tindak pidana korupsi.
 
Riau menjadi salah satu dari beberapa provinsi yang dicatat KPK memiliki sejarah buruk terhadap pejabat daerahnya yang melakukan tindak pidana korupsi.
 
"Selain Riau, ada lima provinsi lainnya yang juga kita catat rawan, dan kita juga akan membuka kantor di sana nantinya. Provinsinya tersebut adalah Banten, Sumatera Utara, Aceh, Papua dan Papua Barat," pungkasnya.
 
R24/uci
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Helmi saputra lubis
Rabu, 13 April 2016 22:22 wib
Ini dari masyarakat kabupaten rokan hulu riau.tepatnya si desa bangun purba barat ...Kalau bisa sampai ke desa2. Di karnakan di dasa kami tidak mengalami peningkatan setelah kepala desa tersebut menjabat 10 tahun. Dan uang ADD desa pun tidak diketahui jumlahnya, dan tidak ada rincian dana yersebut.
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru