riau24 DPRD Riau Pertanyakan Dirut PT SPR itu Kok Orang Partai ? | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

DPRD Riau Pertanyakan Dirut PT SPR itu Kok Orang Partai ?

0
Fedung DPRD Riau di Jalan Sudirman
Berita Riau -  DPRD Riau Pertanyakan Dirut PT SPR itu Kok Orang Partai ?
 
Pekanbaru, Riau24.com - Setakat ini jabatan Direktur Utama (Dirut) PT SPR, telah ditetapkan dengan dijabat Nasir Day. Namun didalam hal ini, malah menjadi pertanyaan dari kalangannya anggota DPRD Riau, sebab BUMD ini dijabat oleh pengurus partai.
 
Pertanyaan seperti diungkap oleh Husaimi Hamidi anggota Komisi C DPRD Riau ini, kepada wartawan, Senin (18/4). Sebutnya, informasi didapatkan dan setelah ditelusuri, ternyata Dirut PT SPR berasalkan salah seorang pengurus atau pun seorang kader partai di Riau.
 
"Penunjukkan terhadap Nasir Day yang menjadi Dirut PT SPR salah satu BUMD di Riau ini, patut kami pertanyakan. Karena, diketahu ini merupa salah seorang kader dari partai. Ini yang jadi pertanyaanya kita, apa dasar pengangkatannya tersebut," sebut Husaimi ini.
 
Anggota Komisi C DPRD Riau ini, menambahkan, kalau Dirut untuk salah satu BUMD tersebut dijabat orang partai, tentu sangat langgar aturan yang ada. Sebab, diketahu itu jabatan Dirut dan Komisaris ini tidak dibenarkan dijabat pengurus atau kader salah satu partai.
 
"Dalam ketentuannya ada. Posisi jabatan Dirut, Komisaris disebuah BMUD, tidak boleh dipegang oleh orang partai. Tapi, kenapa hal itu bisa terjadi. Tentunya ini memang patut kita pertanyakan. Dan harus dilakukan perombakkan. Dikarena melanggar aturan," ujarnya.
 
Senada diungkap Husni Thamrin, salah seorang anggota DPRD ini, bahwa, memang patut dipertanya pada pemilik saham. Sebab, yang dilakukan ini jelas melanggar dari aturan berlaku. Dikatakannya, jika persoalan ini adanya memperkara itu, tentu berdampak besar.
 
"Kalau ada pihak lain menggugat, maka berdampak besar. Karena itu, kita mempertanya akan sikap Plt Gubri, yang mengetahui atau tidak persoalan ini. Apa dalam hal ini Plt Gubri paham tidak tentang itu. Kalau sempat ada nanti orang menggugat, kacau," ujarnya.
 
Politisi Gerindra inipun menyebut,
selain itu patut dikritisi dari proses pemilihan Dirut dan komisaris PT SPR. Karena, tidak berdasarkan atutan di Perda Nomor 01 Tahun 2008 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum akan Perusahaan Daerah SPR, jadi PT SPR.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru