riau24 Jika Penggunaan Tak Berkurang, Peraturan Plastik Berbayar Akan Ditiadakan | Berita Riau
Selasa, 06 Desember 2016

Jika Penggunaan Tak Berkurang, Peraturan Plastik Berbayar Akan Ditiadakan

1
Berita Riau -  Jika Penggunaan Tak Berkurang, Peraturan Plastik Berbayar Akan Ditiadakan
Pekanbaru, Riau24.com- Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman mengungkapkan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap peraturan plastik berbayar. Dikatakannya, jika peraturan ini tak memiliki dampak yang signifikan maka aturan tersebut akan ditiadakan. 
 
"Kita sedang evaluasi hingga bulan Juni nanti. Sekarang kita menunggu laporan dari ritel-ritel yang ada di Pekanbaru apakah terjadi penurunan atau malah peningkatan penggunaan plastik. Kalau ternyata tidak terjadi penurunan, ya tidak ada gunanya peraturan ini kita pertahankan," ujar Irba kepada Riau24.com.
 
Sejauh ini, lanjut Irba, laporan dari beberapa ritel di Pekanbaru ada yang merasa terbantu dan ada yang merasa dirugikan. "Yang merasa dirugikan, contohnya ketika orang mau belanja tapi saat disampaikan plastiknya berbayar, dikembalikan lagi belanjaannya. Itu artinya mereka kan tidak ada transaksi," lanjutnya.
 
Irba menuturkan, jika hasil evaluasi pada Juni nanti ternyata peraturan ini tidak berdampak, maka peraturan tidak lagi akan diberlakukan. "Ngapain kita menyusahkan masyarakat dengan membayar lagi," tuturnya.
 
Diterangkan Irba, peraturan plastik berbayar ini harus dilihat dari dua sisi. "Kalau kita lihat dari sisi masyarakat, mungkin pemahamannya belum. Sementara misi yang disampaikan oleh kementerian itu adalah agar penggunaan plastik ini berkurang. Tapi kalau tidak berkurang, ya ngapain masyarakat disuruh pungut lagi Rp 200," imbuhnya.
 
Irba menjelaskan, biaya Rp 200 tersebut sudah lama dipungut. Pungutan itu diambil dari harga komponen yang dinaikkan. "Yang Rp 200 itu tanpa kita sadar diambil dari harga komponen yang dinaikkan. Jadi nanti akan kita tanya kepada mereka pungutan Rp 200 itu dikerahkan kemana. Yang kita harapkan, pungutan itu dikerahkan untuk menjalankan program CSR mereka. Jadi mereka tidak mesti memberi ke kita kok," pungkasnya.
 
R24/uci
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Karim
Jumat, 22 April 2016 12:27 wib
yg penting bagai mna pengawasan aturannya, msih banyak yg blum menerspkan
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru

Versi Mobile

   Riau24.com
                       Informasi Anda Genggam