riau24 Perda Penghambat Investasi dan Perizinan Harus Segera di Batalkan | Berita Riau
Jumat, 15 Desember 2017

Perda Penghambat Investasi dan Perizinan Harus Segera di Batalkan

0
Berita Riau -  Perda Penghambat Investasi dan Perizinan Harus Segera di Batalkan
Pekanbaru, Riau24.com- Presiden Jokowi dalam acara pembukaan Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta beberapa waktu yang lalu telah menyatakan bahwa terdapat 42.633 Peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih dan 3.000 Peraturan Daerah yang harus dibatalkan tahun 2016.
 
Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo minta kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota bersama dengan DPRD untuk segera menindaklanjuti pembatalan Peraturan Daerah (Perda) di daerah masing-masing, khususnya Peraturan Daerah yang menghambat investasi dan perizinan, serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 
Hal tersebut disampaikan Asisten Gubernur Riau Bidang Administrasi Umum, Edi Kusdarwanto pada saat membacakan pidato Mendagri ketika menjadi Inspektur upacara (Irup), dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah ke XX, di lapangan upacara kantor Gubernur Riau, Senin (25/4/2016) pagi.
 
Edi Kusdarwanto pada saat membacakan pidato Mendagri mengatakan, Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah memegang posisi kunci dalam mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Setiap tahun Kementrian Dalam Negeri melakukan Evalusi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh masing-masing Kepala Daerah," sebut Edi saat membacakan pidato di depan peserta upacara peringatan hari otonomi daerah
 
Peringatan hari otonomi daerah ke XX tahun 2016 mengambil tema “Memantapkan Otonomi Daerah Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, tampak hadir dalam upacara tersebut, Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) Riau, Pejabat tinggi pratama, Pejabat esselon III, IV, dan staf dilingkungan pemerintah provinsi Riau.
 
Penetapan peringatan hari otonomi daerah secara nasional setiap tanggal 25 April didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah. Tujuannya adalah untuk memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaaan otonomi daerah di setiap tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat sampai dengan daerah.
 
"Semoga dengan hari otonomi daerah, kita dapat merefleksikan kembali makna otonomi daerah dan menjadi spirit untuk melakukan yang terbaik bagi negeri ini," ungkap Edi Kusdarwanto. 
 
R24/adi/rls
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru