riau24 Kaharuddin: Pengajuan Tentang Eskalasi itu, Berkas Sudah Kami Beri pada Pimpinan DPRD Riau | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

Kaharuddin: Pengajuan Tentang Eskalasi itu, Berkas Sudah Kami Beri pada Pimpinan DPRD Riau

1
Hak Angket DPRD Riau
Berita Riau -  Kaharuddin: Pengajuan Tentang Eskalasi itu, Berkas Sudah Kami Beri pada Pimpinan DPRD Riau
 
Pekanbaru, Riau24.com - Gerah dengan tudingan memperlambat proses administrasi berkas, atau naskah hak angket dari DPRD ini. Sekwan Riau Kaharuddin 'angkat bicara' dengan menjelaskan letak permasalahan, serta membantah tudingan dialamatkan padanya.
 
"Memang sebelumnya sudah ada kita menerima naskah hak angket dari anggota DPRD Riau. Namun, pada waktu dikembalikan, karena berkas hak angket yang diajukan tersebut tidak memilik pengantar. Maka diambil oleh anggota DPRD Riau Ade Agus Hartanto, diketika itu," kata Kaharuddin.
 
Tapi untuk saat ini, setelah berkas dilengkapi dengan pengantar. Hal itu, telah diberikan nomor register
tehadap naskah hak angket yang diajukan anggota DPRD Riau. Kini tidak ada masalah lagi, sebutnya, untuk di Sekwan Riau. Karena hal berkas tersebut sudah diserahkan pada Pimpinan DPRD.
 
"Nomor registrasinya sudah diberi dan naskah penggunaanmya hak angket diusul anggota DPRD Riau ini tersebut, telah dilanjut dengan diserahkan itu ke pimpinan DPRD Riau," katanya. Dikesempatan itu Kaharuddin menyebut, nanti akan diagendakan untuk dibawa dalam paripurna DPRD Riau.  
 
Disinggung apa isi penting berkas ajuan hak angket, diusul anggota DPRD Riau tersebut ? Dalam hal ini, Kaharuddin mengatakan, tidak bisa memberikan penjelasan yang jadi pokok permasalahan di dalam surat tersebut. Katanya, untuk itu sebaiknya tanyakan lansung pada kalangan DPRD Riau.
 
Seperti diketahui, mencuatnya itu hak angket tersebut, dikarenakan Pemprov Riau membayar hutang eskalasi sebesar Rp220 miliar ke sembilan kontraktor proyek multi years. Pembayaran melalu APBD Perubahan tahun 2015. Sehingga ini menimbulkan polemik, disebab tidak ada pembahasan.
 
Abdul Wahid anggota DPRD Riau yang juga salah seorang peserta atau pengusul untuk hak angket, menyebutkan, digulir hak angket ini untuk menyelidiki kebijakanya atau persoalan yang timbul akibat perbuatan Pemprov Riau dengan membayar hutang eskalasi tanpa dilakukan pembahasan.
 
Anggota Komisi D DPRD Riau ini menambahkan, hak angket tidak tertutup kemungkinan nantinya itu berujung pada pidana. "Bisa saja, hak angket berujung pada pidana. Maka, sangat berbeda ini dengan hak interpelasi. Hak angket punya tujuan menyelidiki sedangkan hak interpelasi, bertanya," ujarnya.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Adnan
Selasa, 26 April 2016 08:15 wib
Sudah jelas tu membke
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru