riau24 55 Desa Defenitif di Rohul Masih Dijabat Pjs | Berita Riau
Senin, 18 Desember 2017

Rokan Hulu

55 Desa Defenitif di Rohul Masih Dijabat Pjs

0
Abdul Haris
Berita Riau -  55 Desa Defenitif di Rohul Masih Dijabat Pjs
Rohul, Riau24.com - Hingga saat ini, sebanyak 144 desa defenitif yang ada di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), 55 diantaranya masih dijabat oleh pejabat sementara (Pjs) yang direkrut dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang diajukan oleh pihak kecamatan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) ‎Rohul Abdul Haris mengungkapkan,  ‎Pjs tersebut diberlakukan dikarenakan masa tugas Kepala Desa (Kades) yang lama sudah berakhir. Untuk mengisi kekosongan, seraya menunggu Pemilihan Kades (Pilkades) serentak.

‎Menurutnya, kondisi ini sebenarnya sedikit memprihatinkan karena diantara 55 Pjs Kades, sebagian diantaranya ada yang diperpanjang masa tugasnya hingga satu tahun.

Perpanjangan masa tugas tersebut disebabkan, lantaran Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pilades  serentak yang dijadwalkan tahun 2016 belum dibahas dan disahkan oleh DPRD Rohul.

"Belum ada dasar hukumnya, Ranperda Pilkades ini sudah diserahkan November  2015 lalu ke DPRD, dan saat ini tinggal menunggu pembahasan di DPRD jadi kita hanya menunggu dasar hukum aja," katanya Selasa (10/5).

Lebih lanjut dijelaskannya, mengenai perpanjangan masa tugas Pjs Kades hingga satu tahun, itu harus dilakukan. Hal ini dilakukan  dengan maksud  agar kegiatan pemerintah ditingkat desa tetap berjalan. Sehingga masyarakat tetap terlayani dengan baik.
Didalam aturan, masa bakti Pjs Kades hanya tiga bulan. Namun, bisa diperpanjang sebelum adanya Kades defenitif.

Abdul Haris menambahkan, jumlah desa defenitif di Rohul ada sebanyak 144 desa, dan jumlah desa persiapan sebanyak 30. Khususnya untuk desa persiapan, belum bisa melaksanakan Pilkades karena syarat untuk ikut Pilkades harus defenitif.

"Jadi, Pilkades ini hanya berlaku bagi desa defenitif saja. Untuk 30 desa persiapan, menunggu defenitif dulu," imbuhnya.

Saat ditanya, bagi desa yang belum memiliki Pjs dikarenakan masa jabatan Kades telah berakhir, dirinya mengungkapkan,‎ masyarakat harus berkoordinasi dengan Badan permusyawaratan desa (BPD) dan serta mengajukanya ke pihak Kecamatan.

"Kalau sudah diajukan ke kecamatan lalu dari kecamatan memberikan ke kita. Maka kita akan mengankatnya menjadi PJS. Kalau belum diajukan ya kita tidak bisa mengangkat ‎PJS," imbuhnya.

Sementara, Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri membenarkan bahwa Rancangan Pilkades serentak sudah diterima pada November 2015 lalu. Adapun Ranperda yang diterima adalah, Ranperda desa dan Ranperda Pilkades.

Namun karena DPRD Rohul sibuk mengurus APBD sampai molor beberapa bulan. Pembahasan Ranperda Pilkades serentak tidak bisa dilaksanakan.

Tetapi, setelah disahkannya APBD Rohul ini, lanjutnya Kelmi Amri, SH Ranperda Pilkades ini akan menjadi prioritas DPRD. Dan mungkin, bulan Juni 2016 nanti akan dilaksanakan Paripurna. Dan saat ini menunggu jadwal Badan Musyawarah (Banmus).

"Pada intinya, DPRD akan melaksanakan paripurna penyampaian Ranperda Pilkades oleh pemerintah dalam waktu dekat. Setelah itu baru dilakukan pembahasan," pungkasnya.


R24/dev/ags

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru