riau24 PT Rimba Lazuardi Menzalimi Warga Dusun IV Beringin Jaya, LSM Riau Bersatu ke Dishut Riau | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

PT Rimba Lazuardi Menzalimi Warga Dusun IV Beringin Jaya, LSM Riau Bersatu ke Dishut Riau

2
Berita Riau -  PT Rimba Lazuardi Menzalimi Warga Dusun IV Beringin Jaya, LSM Riau Bersatu ke Dishut Riau
 
Pekanbaru, Riau24.com - Karena terus merasa dizalimi, dan sudah pernah ada bentrok bersama PT Rimba Lazuardi, akhirnya warga Dusun IV Beringin Jaya meminta bantuan pada LSM Riau Bersatu. Maka, dilakukan mediasi bersama Dishut Riau, Kamis (12/5).
 
Diketahui, lahan warga Dusun IV Beringin Jaya, Kecamatan Batang Peranap, Inhu yang seluas 1.500 hektar ini dicaplok oleh PT Rimba Lazuardi. Sikap ini memunculkan aksi bentrok pada 16 Maret 2016 lalu. Bahkan, ada penahan pada sejumlah warga atas laporan dari perusahaan.
 
Tindakan penzaliman PT Rimba Lazuardi yang pembakaran dan meracuni tanaman. Bahkan juga membakar akses jembatan. Dan hingga penangkapan warga oleh aparat keamanan. Tindakan dari perusahaan yang semena-mena ini dimulai tahun 2015 lalu.
 
Karena masih terus mendapatkan penzaliman ini, maka warga minta dukungan LSM Riau Bersatu, dan akhirnya dilakukan mediasi melalu Dishut Riau. Kendati belum dapat titik temu disaat mediasi pertama ini. Tapi, setidaknya mediasi yang digelar itu hasilkan beberapa poin kesepakatan. 
 
Dimana kesepakatan berisikan 4 poin itu, yang intinya adalah agar PT perusahaan beroperasi sesuai Keputusan Menteri (KepmenHut No 361/kpt-II/1996). Jika aturan itu dilaksanakanya dengan benar, maka setidaknya bantrok warga-perusahaan bisa dihindari.
 
Ketua Umum DPP Forum LSM Riau Bersatu, Ir Robert Hendriko mengatakan, jikalau PT Rimba ini beroperasi sesuai hal Keputusan Menteri (KepmenHut No 361/kpt-II/1996), maka bentroknya warga-perusahaan dan mediasi saat ini tidak akan sampai terjadi.
 
"Yang ada selama ini perusahaan hanya upaya menakuti dan serta penangkapan pada warga. Maka, ini yang sangat disesalkan sekali. Sedangkan pola dari transmigrasi yang seharusnya dilakukan, tidak ada dibuatkan PT Rimba Lazuardi sebagai pertanggungjawabannya pengelola konsensi," katanya.
 
Berarti selama ini SK Menteri ada tapi sambungnya, tidak pernah itu diindahkan. Maka meminta Dishut Riau, lebih ketat mengawasi ketat PT Rimba Lazuardi. Selanjutnya, PT Rimba Lazuardi harus melihat aspek-aspek sangat dibutuhkan masyarakat.
 
"Tapi pada pertemuan mediasi ini, kedua pihak. Baik itu masyarakat maupun PT Rimba Lazuardi telah dapat diambil suatu manfaatnya. Dan diakui mediasi pertama yang dimediator Dishut Riau ini belum ada titik temu dihasilkan. Namun diharapkan pada mediasi kedua ada titik temu," katanya.
 
Dikesempatan itu Kepala Dishut Riau diwakil Kabid Perencanaan, Ervin Rizaldi mengharapkan pada masyarakat dan Forum LSM Riau Bersatu untuk fokus itutuntutanya seperti disampaikan. Sebab kalau mengenai tapal batas, tentu pada BPKH menjelaskan yang sebagai perpanjangan tangan pusat.
 
Sementara itu perwakilan dari PT Rimba Lazuardi yaitu Akhyar saat ditanyakan prihal ini mengatakan, kalau dalam masalah ini, tentunya pihak perusahaan hanya punya hak kelola saja. Perusahaan telah melaksanakan kewajiban, hingga terpenuhi. "Tapi kami bersyukur dengan ada mediasi," ujarnya.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Centini
Jumat, 13 Mei 2016 06:46 wib
Wong penak kok golek money neng riau. Bukti e, okeh ketangkap pejabat e...
Andre
Jumat, 13 Mei 2016 06:44 wib
Usir saja perusahaan najkal itu dari riau
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru