riau24 Realisasi Anggaran APBD Riau tahun 2016 Terganjal Peraturan Perundang-Undangan | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Realisasi Anggaran APBD Riau tahun 2016 Terganjal Peraturan Perundang-Undangan

0
Berita Riau -  Realisasi Anggaran APBD Riau tahun 2016 Terganjal Peraturan Perundang-Undangan
Pekanbaru, Riau24.com- Realisasi anggaran daerah Riau tahun 2016 yang rendah yakni di bawah 10 persen dinilah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diakibatkan oleh ganjalan perundang-undangan yang kini terlah berubah. Perubahan tersebut membuat banyak realisasi anggaran tidak memiliki landasan hukum.
 
Disebabkan ganjalan peraturan perundang-undangan tersebut, proyek pembangunan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang bernilai ratusan miliar terpaksa tidak bisa dijalankan. Untuk itu, Pemprov Riau segera mengajukan RAPBD-P tahun 2016 untuk memperbaiki prosedur yang membuat anggaran daerah itu tidak bisa dijalankan.
 
"Kita akan sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu tidak bisa dilaksanakan sebelum ada perbaikan dan tentu harus direvisi melalui APBD-P nanti," ungkap Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi, Senin (16/5/2016). 
 
Masperi mengatakan, revisi beberapa bentuk kegiatan yang bernilai ratusan miliar tersebut murni tidak bisa dilaksanakan karena bukan kewenangan instansi terkait untuk menjalankannya. Sebab dikhawatirkan jika SKPD memaksakan untuk melaksanakan kewenangan tersebut nantinya malah akan menjadi temuan pidana korupsi.
 
"Jangan dipaksanakan SKPD untuk melaksanakan yang bukan kewenangannya. Nanti malah jadi temuan," kata Masperi.
 
Sebelumnya, Kepala Cipta Karya Riau Dwi Agus Sumarno menuturkan sebanyak Rp480 miliar anggaran di instansinya tak bisa dijalankan realisasinya tahun 2016 ini sebab sejumlah kegiatan yang terdapat di nomenklatur tersebut bukanlah kewenangan Cipta Karya Riau. 
 
Diantara kegiatan yang tak bisa dilaksanakan tersebut seperti, infrastruktur pedesaan, irigasi, air minum pedesaan dengan membuat sumur bor di desa serta pemukiman di pedesaan. Faktor penghambatnya karena didalam ketentuan dalam undang-undang 23 tahun 2014, tertanggal 23 oktober 2014 baru diundangkan. "Kalau bukan kewenangan kita bagaimana kita bisa menjalankan," tutur Dwi.
 
R24/uci
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru