riau24 Komisi E DPRD Riau Mehearing SKPD Mitra Kerja, karena Hasil Reses Sering tak Terakomodir | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

Advetorial Parlemen DPRD Riau

Komisi E DPRD Riau Mehearing SKPD Mitra Kerja, karena Hasil Reses Sering tak Terakomodir

0
Suasana Hearing Komisi E DPRD Riau Bersama Mitra di SKPD. Dipimpin Ketua Komisi E DPRD Riau Masnur
Berita Riau -  Komisi E DPRD Riau Mehearing SKPD Mitra Kerja, karena Hasil Reses Sering tak Terakomodir
 
Pekanbaru, Riau24.com - Komisi E DPRD Riau melakukan hearing bersama SKPD mitra kerja, serta Bappeda Riau. Hearing dilakukan seiring banyaknya hasil reses daripada anggota DPRD Riau tak masuk dalam program, di SKPD.
 
Parahnya lagi, ditanyakan kepada setiap SKPD, malah menyatakan aspirasi hasil reses dimasukan di dalam program. Namun, tak tahu tiba-tiba program itu hilang begitu saja di Bappeda. Maka menyikapi ini, Komisi E DPRD Riau lakukan hearing, Rabu (18/5) siang.
 
Hearing berlansung dipimpin oleh Masnur SH, selaku Ketua Komisi E DPRD Riau. Tampak juga hadir sejumlah anggota lainnya Nazlah, Adrian, Sugeng, Ramos, Adil, Ade Hartati. Juga tampak hadir SKPD menjadi mitra kerja, dan Bappeda Riau. Hearing berjalan alot. 
 
Ini berawal ketika anggota DPRD menuturkan, ada banyak aspirasi tak diakomodir dalam APBD Riau. "Selama 20 bulan, saya di DPRD ini, tetapi tidak satu pun aspirasi terealisasi. Padahal, reses sudah diatur itu didalam Undang-undang negara ini,” ujar Ade Hartati.
 
Anggota Komisi E DPRD Riau ini, menambahkan, aspirasi yang ada itu jelas-jelas merupakan hasilnya reses selalu dilaksanakan. Ia pun menyebut, seluruh aspirasi sudah didapat, dan pokok pikiran DPRD sudah disampaikan, tapi nyatanya ini tak pernah terealisasikan.
 
“Untuk itu, ke depan dalam setiap agenda rapat, berencana undang Tipikor atau pun KPK RI. Karena, ini terkesannya aparatur di SKPD tak melaksanakan program yang telah disusun dalam APBD Riau," kata Ade Hartati, yang diaminkan oleh sejumlah DPRD lainnya. 
 
Mantan daripada anggota DPRD Kota Pekanbaru inipun tegaskan, bahwa lembaga ini lahir dikarena dari proses demokrasi yang dipilih masyarakat. Makanya, kalau ada aspirasi warga yang disampaikan dan tak ditanggapi. Tentunya, hal pengangkanganya demokrasi.
 
Senada dengan itu, Ketua Komisi E DPRD Riau Masnur, menyebut, hasil reses ini merupakan aspirasi masyarakat yang seyogyanya itu diakomodir pemerintah. Dikarena hal tersebut telah diatur Undang-undang. "Seolah-olah jadi haram aspirasi di SKPD," sebutnya.
 
Padahal ungkap Politisi Golkar ini, semuanya diatur Undang-undang. Sebab selama itui, hanya menjadi keluhan, yang dikarenakan SKPD seakan tak meakomodir atau ada mengharamkan aspirasi disampai oleh anggota DPRD Riau tersebut dalam program ditiap SKPD.
 
"Kami tak mau ribut, nanti setelah KUA- PPAS dan juga setelah ada menjadi buku tersebut. Makanya, kami meminta pada SKPD ini bisa akomodir aspirasi DPRD. Diminta juga pihak Bappeda Riau agar tak 'main potong' seperti yang terjadi dipaparkan SKPD," pintanya.
 
Menanggapi hal itu, Ahmad Hijazi selaku mewakili Kepala Bappeda Riau mengatakan, tak mengetahu persis halnya menjadi permasalah selama ini. Karena yang alasanya sampai disaat sekarang baru saja enam bulan mejabat Sekretaris di instansi Bappeda Riau ini.
 
"Saya tak mengetahui persis apa menjadi permasalahan. Karena ini baru enam bulan mejabat sebagai Sekretaris Bappeda Riau. Apakah tak dimasukan SKPD, atau itu tak masuk. Atau dikarenakan terkena dievaluasi Bappeda Riau dibidang terkait," ungkap Ahmad Hijazi.
 
R24/rul/adv
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru