riau24 IMD Nilai Penggagas Hak Angket di DPRD Riau Gertak Sambal pada Eskalasi Dibayar Pemprov | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

IMD Nilai Penggagas Hak Angket di DPRD Riau Gertak Sambal pada Eskalasi Dibayar Pemprov

2
Berita Riau -  IMD Nilai Penggagas Hak Angket di DPRD Riau Gertak Sambal pada Eskalasi Dibayar Pemprov
 
Pekanbaru, Riau24.com - Gaduh-gaduh soal pembayarannya dana eskalasi oleh Pemprov Riau, yaitu sebesar Rp220 miliar, dibayarkan melalui APBD Riau 2015. Namun, hingga kini permasalahannya hak angket digaung DPRD Riau masih abu-abu.
 
"Kita melihat disini penggagasnya hak angket dari DPRD Riau untuk masalah eskalasi dibayarkan oleh Pemprov, itu terkesannya hangat-hangat tahi ayam. Pasalnya, saat ini sudah diam begitu saja. Tentu, patut dipertanyakan sikap DPRD Riau yang hanya gertak sambal," ujar Raja Adnan.
 
Direktur IMD inipun mengatakan, seharusnya ada dugaan tersebut berjalan sebagaimana fungsi dari DPRD Riau. Artinya, ungkap Raja Adnan, prosesnya berjalan sesuai aturan, bukan dengan diamkan ini permasalahan yang telah pernah didengungkan hal ada hak angket dari DPRD Riau.
 
Lebih lanjut disebutkannya, kalau seperti ini tentunya menimbulkan kecurigaan dari publik pada pihak penggagas hak angket. "Bisa saja itu timbul dugaan, kalau tim pihak penggagas sudah kebagian jatah. Karena, diketahui munculnya hak angket itu disebabkan bergulirnya fee," sebutnya.
 
Dikatakannya, kalau yang seperti ini kejadiannya, tentu penggagas hak angket itu telah masuk angin.
Padahal, jelas-jelas pembayaran dana eskalasi tidak masuk dalam pembahasan RAPBD. Ini, artinya dana siluman, kalau DPRD diam-diam, makanya patut diduga ada bersubahat.
 
"Maka disini, diminta pada pihak Mendagri memberi sanksi DPRD yang tidak menjalankan ini fungsi pengawasan. Padahal, sebelum itu diduga dana siluman dan fakta tidak pernah ada pembahasan di DPRD Riau. KPK dimintakan usut tuntas permasalahan dan periksa DPRD ini," ujarnya.
 
Dikatakan dia, diketahui halnya ini dana eskalasi tersebut ilegal yang karena kenaikan harga satuan itu bisa dilakukan, kalau setelah ada keputusan dari Menteti Keuangan selaku bendahara negara sebagai upaya kebijakan moneter. Karena itu pelanggaran.
 
"Dimana diketahui, kontraktor dari pengerjaan sarana dan prasarana PON Riau itu sangatlah jelas-jelas mengalami keterlambatan. Tetapi dalam pertanggung jawaban dari Kepala Daerah (Gubri) 2012 lalu. Tidak ada kendala sesuai dengan buktinya. Artinya, tidak kebijakan moneter," katanya.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Johan B
Rabu, 25 Mei 2016 07:39 wib
Woi...KPK, kenapa loyo. Kan di riau itu ada eskalasi menyimpang. Usutlah
Broter
Rabu, 25 Mei 2016 07:33 wib
Betul tuuu. Dprd riau hana gertak sambal dan juga hangat-hangat tahi ayam
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru